PADEK.JAWAPOS.COM—Kita sudah lihat begitu besar dampak dari kejadian alam bulan Desember 2025 di Sumatera. Di antaranya, hilangnya rumah dan harta.
Saat ini, sebagian besar masyarakat korban bencana tertangani tempat tinggalnya sementara. Polanya sebagai berikut: A. Tinggal di tenda huntara yang disediakan oleh BNPB, B. Menompang di rumah tetangga yang masih bisa ditempati, C. Menempati fasilitas publik, seperti masjid, sekolah dan ruangan yang disepakati; D. Pindah ke rumah tempat lain sanak keluarga yang aman; E. Bertahan seadanya.
Pola-pola demikian berkembang di lapangan. Bagi yang terdampak dan bisa ditempati mereka mulai bersih bersih, bagi yang rusak berat, sedang dan hanyut di Sumatera Barat yang jumlahnya sekitar 6 000 rumah tangga, perlu segera dibangunkan.
Bertahan pada tenda lebih rumit, karena akan memerlukan penanganan makanan, fasilitas toilet, dan berbagai keperluan. Memerlukan manajemen dan kesabaran. Walau tidak mudah, bagi rumah rusak ringan dan sedang, mereka masih memikirkan bagaimana menyelamatkan harta yang masih bisa diselamatkan.
Pengalaman Gempa 2009 kajian kami menemukan demikian, risiko banjir susulan dan masalah sanitasi dan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
Kita perlu mendata ulang kembali per kelurahan/desa, dengan prioritas daerah yang berisiko tinggi kena banjir bandang, gempa bumi dan tanah longsor, seperti sepanjang daerah aliran sungai (DAS), termasuk mitigasi kelayakan lokasi rumah tempatan yang ada saat ini.
Untuk sementara waktu pola yang kita usulkan adalah menyediakan hunian sementara per KK, dengan dua pola; Pertama adalah dibuatkan pada lokasi dan tanah milik masyarakat. Ini dipastikan tidak ada konflik. Kedua adalah direlokasi pada tempat yang tersedia “Restlement Program (RP).”
Pola pembangunan rumah sementara telah dikalkulasi oleh Tim Universitas Andalas dengan ukuran 4x8 meter dengan biaya perunit sebesar Rp 11 juta, tidak termasuk fasilitas toilet.
Material yang diperlukan kayu, atap seng dan dinding dari papan tripleks. Sementara jika lebih biaya Rp 30 juta sesuai dengan usulan PNBP dalam sidang kabinet, bisa dengan bahan yang sama, namun ditempatkan pada lokasi ”kawasan baru” yang mesti tersedia toilet, fasilitas pasar mini, fasilitas surau, sekolah dan sebagainya.
Untuk sementara kita perlu pembiayaan dengan asumsi 6.000 bangunan, 3.000 jenis rumah individual diperlukan biaya sekitar Rp 33 miliar ditambah biaya mobilisasi, dan support untuk manajemen pengelolaannya, katakan menjadi Rp 40 miliar.
Untuk kawasan huntara dengan unit cost Rp 30 juta, untuk 3.000 rumah sebesar Rp 120 miliar. Ini memerlukan lokasi baru, baik yang berasal dari tanah ulayat kaum, tanah waqaf, maupun kebun yang ada dimintakan partisipasi dan keaadaran perusahaan untuk meminjam pakai kebun yang ada.
Alternatif Support Masjid
Saya usulkan agar imbauan resmi bisa dikeluarkan oleh gubernur bersama MUI, kepada pengurus masjid yang tidak kena bencana untuk selalu menjalankan kotak amal, termasuk dalam bentuk bahan yang mungkin bisa dikerjakan di masing masing masjid.
Selain kotak amal, bahan berupa bambu, pokok kelapa tua, papan, atau bahan lainnya bisa dikoordinir, minimal bisa diwaqafkan 1 rumah 1 masjid.
Pengurus masjid bisa lebih lincah untuk menggalang pewaqaf, infak dan sedekah untuk ini, bilamana mungkin disertai keperluan gas 3 kg, panci, keperluan dapur, lampu solar panel yang bisa dipasang untuk penerangan, serta toilet mini leher angsa. Bentuk bantuan seperti ini bisa kita gerakkan secara bersama dan gotong royong. (*)
Editor : Adetio Purtama