Setiap 30 Januari, dunia mengenang wafatnya Mahatma Gandhi. Namun yang sesungguhnya diperingati bukan hanya kematian seorang tokoh sejarah, melainkan ujian bagi nurani peradaban.
Gandhi tidak mewariskan kekuasaan politik, wilayah, atau sistem ideologi yang kaku. Ia meninggalkan sesuatu yang lebih halus sekaligus lebih mendasar. Sebuah keyakinan bahwa kebenaran dapat diperjuangkan tanpa kebencian, dan bahwa bahasa dapat menjadi jalan pembebasan, bukan alat penghancuran.
Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dunia, Gandhi berdiri sebagai anomali sekaligus penanda arah. Di saat banyak revolusi lahir dari logika senjata, ia memilih logika nurani. Di bawah kolonialisme Inggris, India bukan hanya ditundukkan secara ekonomi dan politik, tetapi juga direndahkan martabat kolektifnya.
Dalam situasi demikian, kekerasan tampak sebagai respons yang wajar. Namun Gandhi memperkenalkan satyagraha, sebuah kekuatan yang lahir dari kebenaran, keteguhan moral dan disiplin tanpa kebencian. Boikot, puasa, dan perlawanan sipil yang ia galang bukanlah simbol kelemahan, melainkan strategi etis yang mengguncang legitimasi penjajahan.
Yang sering luput disadari, perjuangan Gandhi bukan hanya perlawanan politik, tetapi juga perlawanan makna. Kolonialisme bertahan bukan semata melalui senjata, melainkan melalui narasi legitimasi bahwa penjajahan dibungkus sebagai “peradaban”, “ketertiban”, atau “misi kemajuan”.
Gandhi meruntuhkan fondasi itu melalui bahasa moral yang sederhana namun radikal. Sebuah ketidakadilan tetaplah ketidakadilan, sekalipun dibungkus jargon kemajuan. Di sini bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi medan perebutan makna tentang apa yang dianggap sah dan benar. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan dapat digeser bukan hanya lewat kekuatan fisik, tetapi melalui perubahan cara manusia memaknai realitas.
Pendekatan ini melampaui batas geografis. Gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan, hingga berbagai aksi protes damai di berbagai negara terinspirasi oleh gagasan bahwa kekuasaan moral dapat menandingi kekuasaan koersif.
Gandhi menunjukkan bahwa pemimpin perjuangan kemerdekaan tidak harus tampil sebagai jenderal perang. Ia dapat hadir sebagai penjaga etika publik. Dalam konteks ini, bahasa bukan pelengkap tindakan politik, melainkan fondasi tindakan itu sendiri.
Ironi sejarah muncul ketika tokoh yang mengajarkan anti-kekerasan justru gugur oleh kekerasan. Gandhi dibunuh oleh ekstremisme yang melihat suara damai sebagai ancaman.
Fenomena ini bukan kebetulan. Tokoh-tokoh yang meredakan kebencian sering dianggap mengganggu tatanan konflik yang telah mapan. Kekerasan membutuhkan musuh untuk bertahan. Retorika damai mengaburkan garis permusuhan itu. Dalam logika konflik, ini berbahaya. Dalam logika kemanusiaan, justru itulah penyelamatan.
Peringatan wafat Gandhi menjadi semakin relevan ketika dunia hari ini mengalami krisis bahasa publik. Polarisasi politik, ujaran kebencian, disinformasi, dan budaya debat yang mematikan empati kian menguat, terutama di ruang digital.
Media sosial, dengan algoritma yang memberi insentif pada emosi ekstrem, membuat kemarahan dan sensasi lebih menonjol daripada argumentasi rasional. Yang lebih mengkhawatirkan, kebencian bukan lagi sekadar ada, tetapi mulai dianggap biasa.
Ujaran kasar dipersepsikan sebagai kejujuran, agresivitas disamakan dengan ketegasan, dan penghinaan dianggap bagian dari gaya komunikasi. Ketika bahasa kehilangan batas etis, kekerasan simbolik dinormalisasi, dan jarak menuju kekerasan nyata menjadi semakin tipis.
Di sinilah kontras antara retorika zaman ini dan retorika Gandhi menjadi terang. Retorika era viral mengejar perhatian, sedangkan retorika Gandhi mengejar legitimasi moral. Yang satu menguatkan emosi, sedang yang lain menguatkan nurani.
Yang satu cepat menyebar dan yang lain terkesan lambat namun mengakar. Yang satu ingin memenangkan debat, sedangkan yang lain berupaya memenangkan kepercayaan. Gandhi mengingatkan bahwa tujuan akhir komunikasi publik bukan kemenangan sesaat, melainkan keberlangsungan hidup bersama.
Kesederhanaan hidup Gandhi juga menyimpan kekuatan retorik yang jarang dibahas. Pakaian sederhana, kedekatan dengan rakyat kecil, dan disiplin asketis membentuk kredibilitas moral yang membuat kata-katanya berbobot.
Ia tidak memisahkan pesan dari cara hidup. Dalam dunia modern, retorika sering direduksi menjadi teknik persuasi, strategi pencitraan, atau permainan citra publik. Gandhi mengembalikan retorika pada akarnya: integritas antara ujaran dan tindakan.
Krisis empati menjadi wajah lain dari problem zaman ini. Banyak konflik sosial berawal dari kegagalan melihat orang lain sebagai sesama manusia. Gandhi berbicara tentang lawan bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, tetapi sebagai manusia yang terjebak dalam sistem ketidakadilan.
Perspektif ini tidak meniadakan konflik, tetapi mengubah cara memahaminya. Konflik menjadi ruang moral untuk memperbaiki ketidakadilan tanpa kehilangan kemanusiaan.
Pendekatan ini memiliki resonansi kuat dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Keragaman budaya, agama, bahasa, dan identitas menuntut model komunikasi publik yang menjaga martabat bersama. Jika dikaitkan dengan pancasila, komunikasi publik bukan sekadar praktik linguistik, tetapi praktik etis kebangsaan.
Artinya, kemajemukan ini bukan masalah yang harus dihapus, tetapi kondisi kodrati bangsa yang harus dikelola secara etis. Tantangan kita hari ini bukan kekurangan kebebasan berbicara, melainkan kekurangan tanggung jawab dalam berbicara. Ketika bahasa politik dipenuhi ejekan dan delegitimasi, demokrasi kehilangan etika.
Sebaliknya, ketika bahasa publik dijaga dalam kerangka empati dan tanggung jawab moral, perbedaan dapat menjadi sumber kekayaan sosial, bukan sumber perpecahan.
Bagi generasi muda, pelajaran Gandhi juga bersifat psikologis sekaligus moral. Keberanian sering dipahami sebagai kemampuan menyerang atau bersuara paling keras.
Gandhi menawarkan definisi lain. Baginya keberanian adalah kemampuan menahan diri dari kebencian ketika kita memiliki alasan untuk marah. Ini bukan sikap pasif. Bahasa damai bukan kelemahan, dan bukan pula kompromi terhadap ketidakadilan. Ia adalah cara melawan tanpa kehilangan kemanusiaan.
Gandhi juga mengingatkan bahwa bahasa tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi membentuknya. Ketika bahasa publik dipenuhi kebencian, realitas sosial menjadi keras. Ketika bahasa dipenuhi empati, ruang dialog terbuka. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap bahasa bukan hanya tugas individu, tetapi tugas kolektif media, lembaga pendidikan, pemimpin politik, dan warga digital. Setiap ujaran adalah tindakan sosial.
Di hari wafat Gandhi, pertanyaan yang relevan bukanlah seberapa sering namanya disebut, melainkan seberapa jauh etika bahasanya dihidupkan kembali. Pertanyaan tentang bahasa yang damai sesungguhnya adalah pertanyaan tentang jenis peradaban yang ingin kita bangun. Dunia mungkin telah berubah oleh teknologi dan kecepatan informasi, tetapi kebutuhan akan kebenaran, empati, dan keberanian moral tetap sama.
Warisan Gandhi mengingatkan bahwa peradaban tidak diukur dari kecanggihan senjata atau kemajuan teknologi, melainkan dari kualitas bahasa publiknya. Dunia mungkin belum sepenuhnya percaya pada kekuatan bahasa yang damai. Namun setiap kali kekerasan gagal menjawab luka manusia, kita selalu kembali mencari bahasa yang mampu memulihkan. Bahasa yang tidak sekadar berbicara, tetapi memanusiakan.(***)
Editor : Hendra Efison