Lengkaplah kesulitan kita di Sumatera Barat tahun 2025? Makroekonomi yang kian melemah di penghujung tahun 2025 diparipurnakan oleh bencana hidrometeorologi.
Bak jatuh ditimpa tangga. Sudahlah kondisi berat, diparipurnakan pula oleh bencana. Benarkah? Mari kita bicara data. Pada Q1/2025, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 4,66 persen. Capaian ini terbilang baik karena masih terkatrol oleh konsumsi. Momentum tahun ajaran pendidikan, Ramadan, dan Idulfitri mendorong peningkatan konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi terdongkrak ke angka tersebut.
Memasuki Q2/2025, masalah mulai muncul. Tahun ajaran baru (Juli—red) tidak begitu berdampak. Ekonomi Sumbar mulai melambat. Pertumbuhan ekonomi turun menjadi 3,94 persen. Sumbar pun masuk dalam kelompok 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia.
Kesulitan berlanjut pada Q3/2025. Periode Juli–September 2025 menjadi semakin berat. Government spending tidak sesuai ekspektasi. Efisiensi anggaran benar-benar memukul makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi kembali melorot ke angka 3,36 persen.
Harapan sempat muncul pada Q4/2025. Biasanya, belanja pemerintah di penghujung tahun berlangsung masif. Pemerintah lazimnya “menghabiskan anggaran” dengan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. Namun, ekspektasi tersebut tidak bertemu dengan realitas di lapangan. Belanja pemerintah masih tertahan akibat keterbatasan anggaran.
Kondisi sulit ini diperparah oleh bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025. Sumbar luluh lantak. Sebanyak 16 kabupaten dan kota terdampak bencana alam. Kerugian dan kerusakan ditaksir mencapai lebih dari Rp32 triliun.
Akses jalan di nadi utama ekonomi Sumbar terputus. Sejumlah infrastruktur rusak dan hanyut. Sentra pertanian dihantam banjir dan galodo. Permukiman penduduk terseret air bah. Lengkaplah penderitaan kita bersama.
Dampaknya luar biasa. Arus barang dan manusia tersumbat karena bertumpu pada satu titik, Sitinjau Lauik. Kemacetan nyaris tak terurai. Harga barang sempat melambung, meski hanya sementara. Kelangkaan pun terjadi, walau bersifat temporer. Kondisi ini tentu berdampak pada makro dan mikroekonomi Sumbar.
Parahnya dampak bencana diyakini memukul telak makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya melambat akhirnya terjun bebas. Buktinya, pada Q4/2025 pertumbuhan ekonomi benar-benar anjlok. Angkanya bahkan tidak sampai separuh dari pertumbuhan ekonomi Q1/2025. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Q4/2025 hanya sebesar 1,69 persen, capaian terendah sejak tahun 2021.
Karena tren yang terus menurun, akumulasi pertumbuhan ekonomi juga ikut terseret. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 hanya sebesar 3,37 persen. Capaian ini juga menjadi yang terendah sejak tahun 2020 (Covid—red).
Data menunjukkan capaian tahun 2025 lebih rendah dibandingkan 2024. Pertumbuhan ekonomi 2025 tidak lebih baik dibandingkan 2023 dan 2022. Capaian ini hanya sedikit lebih baik dibandingkan 2021 dan masih jauh dari kondisi tahun 2019. Satu pesan yang ingin disampaikan: jangan sampai kinerja tahun 2026 lebih rendah lagi dibandingkan tahun 2025. Harapan kita bersama, tahun 2026 harus lebih baik daripada tahun 2025, dan sedapat mungkin melampaui capaian tahun 2024.
Di Bawah Nasional
Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 3,37 persen kembali menegaskan bahwa Sumbar kian tercecer dari provinsi tetangga. Selain tertinggal, capaian pertumbuhan ekonomi Sumbar juga semakin jauh deviasinya dari pertumbuhan ekonomi nasional.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,11 persen. Secara year on year, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dibandingkan tahun 2024.
Di sinilah persimpangan terjadi. Ketika nasional masih mampu tumbuh positif, meskipun pertumbuhannya cenderung "bonsai", Sumbar justru sebaliknya. Ekonomi Sumbar tumbuh "ba susuruik". Secara year on year, ekonomi Sumbar tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024.
Data mencatat capaian tahun 2025 kembali memperpanjang catatan ketidakmampuan kita bersama. Sejak tahun 2018, Sumbar belum mampu rebound dan menyalip pertumbuhan ekonomi nasional seperti 10–20 tahun yang lalu.
Apa yang salah dengan Sumbar? Jika efisiensi dan pemangkasan anggaran dijadikan alasan, hal itu pun tidak sepenuhnya tepat. Efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Sumbar. Seluruh provinsi mengalami hal yang sama akibat sempitnya ruang fiskal nasional.
Diserang Virus Apatisme
Ada fundamental yang hilang di tengah publik Sumatera Barat. Baik di ranah maupun di rantau, apatisme kian terasa. Kita kehilangan empati. Publik semakin tidak peduli. Masing-masing sibuk memikirkan diri sendiri. Ekonomi berat dan terpuruk seolah bukan lagi persoalan bersama. Mau tumbuh atau tidak, mau bangkit atau tenggelam, biarkan saja. Memenuhi kebutuhan sendiri pun sudah terasa berat.
Sampai hari ini kita belum melihat kegelisahan kolektif atas kondisi makro dan mikroekonomi yang terjerumus ini. Belum terlihat sinyal kesadaran bersama untuk bangkit dan berbenah. Kampus dengan pemikiran intelektualnya seolah duduk di "menara gading". Belum ada langkah nyata, belum ada rumusan bersama yang ditawarkan sebagai jalan keluar.
Para politisi sibuk dengan pencitraan dan kepentingan pribadi yang dibalut hak konstitusi. Anggaran dikapling-kapling bak tanah perumahan. Nilai pokok pikiran (pokir) bahkan bisa melampaui belanja modal suatu daerah.
Begitu pula para pakar dan praktisi. Kalaupun ada satu atau dua orang itupun tak ubahnya berteriak diterpaan ombak. Banyak yang memilih diam. Organisasi profesi pun seakan sepakat tanpa suara. Ormas sebagai wadah berhimpun umat pun seolah enggan untuk bersikap dan memberikan solusi. Semua berjalan sendiri-sendiri.
Apatisme ini tidak boleh dibiarkan semakin dalam. Ia harus diubah menjadi kepedulian. Karena ranah ini sangat membutuhkan itu.
Kian Berat
Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar, target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dipatok di angka 5 persen. Bahkan pada 2029 ditargetkan mencapai 7–8 persen.
Di atas kertas, target itu mungkin saja. Namun jika melihat basis data yang ada, sangat berat bagi Sumbar untuk mampu tumbuh di angka tersebut. Untuk mencapai 4,5 persen saja sudah menjadi tantangan besar.
Mengapa? Karena basis pertumbuhan kita masih jauh dari angka 4 persen. Akumulasi pertumbuhan ekonomi 2025 memang 3,37 persen, tetapi pada penghujung tahun pertumbuhan riil hanya 1,69 persen. Artinya, untuk mencapai 4,5 persen pada 2026, kita tidak benar-benar memulai dari angka 3,37 persen, melainkan dari posisi riil 1,69 persen. Jaraknya sangat jauh.
Fakta di lapangan juga belum mendukung. Konektivitas antarwilayah masih terkendala. Jalur Lembah Anai sebagai nadi utama ekonomi Sumbar masih buka-tutup. Jalur alternatif Sicincin–Malalak juga masih terkunci.
Memang Lembah Anai sudah bisa diakses pukul 17.00–08.00 WIB. Namun secara siklus ekonomi, waktu tersebut bukanlah waktu produktif. Aktivitas ekonomi yang tercipta nyaris tidak terasa.
Lihatlah fakta di lapangan. Pusat-pusat ekonomi di sepanjang jalur utama masih lesu. Banyak toko tutup. Kalaupun buka, transaksi minim. Selama Lembah Anai masih terkendala dan Sicincin–Malalak belum terbuka penuh, sulit bagi ranah ini untuk bangkit.
Fokuslah
Jika dielaborasi dari sisi PDRB tahun 2025, terlihat jelas penyebab ekonomi kita melemah. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,65 persen. Konsumsi pemerintah terkontraksi -2,13 persen. Investasi juga tumbuh negatif sebesar -1,83 persen.
Dari sisi produksi, ada satu atau dua sinyalnya konsisten. Industri pengolahan tumbuh 5,38 persen dan pertanian 4,14 persen. Sebaliknya, sektor konstruksi terkontraksi -1,40 persen, sementara transportasi dan pergudangan stagnan di -0,01 persen. Data mengungkapkan satu-satunya sektor yang masih bertahan dan relatif stabil adalah pertanian. Namun kontribusinya terhadap PDRB juga kian menurun.
Apa yang harus dilakukan? Sumbar harus berbenah. Hilirisasi produk pertanian sudah menjadi keharusan. Perlahan, Sumbar harus bermigrasi dari penghasil produk primer menuju produk turunan yang memiliki nilai tambah ekonomi.
Baca Juga: Pameran Silotigo Hadirkan Isu Banjir Sumatera Barat Lewat KRNT #10 di Padangpariaman
Mentalitas publik, khususnya di ranah, juga harus berubah. Sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan investasi dan iklim usaha harus ditinggalkan. Bencana dan kondisi makroekonomi tahun 2025 seharusnya menjadi momentum muhasabah bersama. Kondisi sulit menuntut kerja dan kinerja yang lebih keras. Perubahan tidak bisa dibebankan pada individu semata. Harus ada kolaborasi lintas sektor. Harus ada reorientasi pola pikir dalam tata kelola pemerintahan dan anggaran.
Sudah saatnya publik melakukan perubahan. Jangan larut dalam perdebatan. Lupakan warna dan bendera. Kesampingkan kepentingan personal. Bersatulah dan satukan seluruh potensi yang ada.
Rajut kolaborasi. Rantau, turun tanganlah membantu ranah. Ranah ini tidak sedang baik-baik saja. Para tokoh dan simpul masyarakat, turun gununglah merajut kebersamaan. Mari kita bangkitkan kembali ranah ini. Berbuatlah untuk ranah, agar kita bisa bangkit bersama. (***)
Editor : Hendra Efison