PADEK.JAWAPOS.COM – Stasiun Lambuang Bukittinggi dibangun dengan APBD senilai Rp24 miliar sebagai fasilitas publik untuk menata PKL, mendukung UMKM, serta menjadi pusat kuliner dan oleh-oleh di kota Bukittinggi.
Namun, fasilitas ini sekarang ditutup dan pengelolaannya tidak diperpanjang oleh pemerintah kota. Keputusan tersebut berpotensi membuat investasi puluhan miliar menjadi sia-sia, hanya karena perbedaan preferensi kepala daerah dan kekhawatiran terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota yang dianggap tidak seimbang.
Pemko Bukittinggi beralasan membayar kontrak satu tahun sebesar Rp2,3 miliar ke PT KAI untuk menggunakan lahan Los Lambuang milik BUMN itu, sedangkan setelah operasional berjalan satu tahun tidak mampu menghasilkan PAD.
Investasi sebesar Rp24 miliar seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penutupan Stasiun Lambuang tanpa solusi alternatif yang efektif akan menghilangkan potensi multiplier effect, yaitu setiap rupiah yang dibelanjakan pengunjung dan UMKM dapat meningkatkan konsumsi lokal, memperluas lapangan kerja, dan menambah PAD secara tidak langsung.
Pemerintah kota menilai PAD tidak seimbang dengan biaya sewa kios di Stasiun Lambuang. Namun, dari perspektif biaya-manfaat jangka panjang, pendapatan sewa mungkin tidak tinggi, tetapi manfaat sosial dan ekonomi—termasuk penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan daya tarik wisata—memiliki nilai lebih signifikan.
Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, fasilitas publik tidak hanya diukur dari pendapatan langsung, tetapi juga dari nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Artinya, pemerintah kota seharusnya tidak menilai fasilitas publik semata-mata dari untung-rugi, karena tujuan utama pembangunan ini adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berjualan dan meningkatkan ekonomi lokal.
Los Lambuang sejatinya dapat menjadi solusi bagi PKL yang digusur serta berfungsi sebagai pusat pabukoan saat Ramadhan. Selain itu, lokasi ini berpotensi menjadi pusat kuliner, oleh-oleh, dan souvenir khas Bukittinggi yang dapat dinikmati masyarakat dan wisatawan.
Pemerintah memiliki beberapa cara untuk meningkatkan minat pengunjung, termasuk menggerakkan ASN untuk ikut meramaikan lokasi, mengarahkan acara pemerintah ke Stasiun Lambuang, serta melibatkan dinas terkait dan Tim PKK untuk pelatihan UMKM.
Dengan dukungan pelatihan, pengelolaan yang baik, dan promosi kegiatan pemerintah, UMKM dapat naik kelas dan meningkatkan pendapatan.
Saya berharap Stasiun Lambuang dibuka kembali pada pertengahan Ramadhan. Dengan begitu para perantau saat Idul Fitri nanti dapat melepas rindu menikmati makanan khas Minangkabau. Aktivitas ini juga turut menambah transaksi ekonomi harian para pedagang.
Baca Juga: Harga Emas di Pasar Raya Padang Turun, 24 Karat Kini Rp2.680.000 per Gram
Jika pemerintah kota tetap menolak pembukaan kembali, Pemprov Sumbar sebaiknya mengambil alih pengelolaan, sementara PT KAI bisa menjadikan sewa lahan sebagai bagian dari CSR.
Dengan demikian, lahan dapat dimanfaatkan untuk UMKM pasca-bencana, mendukung program Indonesia ASRI, serta menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat dan estetika kota.
Los Lambuang bukan sekadar tempat berjualan, tetapi simbol dukungan pemerintah terhadap UMKM dan pemberdayaan masyarakat lokal. Menunda atau menutupnya lagi hanya akan merugikan UMKM, PKL, dan masyarakat Bukittinggi yang menunggu ruang untuk berkreasi dan berjualan.
Pemerintah seharusnya menempatkan kepentingan rakyat di atas pertimbangan politik atau perhitungan PAD semata, agar pembangunan yang sudah dilakukan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.(*)
Editor : Heri Sugiarto