Oleh: Shofwan Karim, Pengamat, Penulis Esai, dan Dosen Pascasarjana UM Sumbar
PADEK.JAWAPOS.COM-Pembangunan, dalam pandangan filosof, diplomat, intelektual, dan politikus Indonesia, Dr. Soedjatmoko (1922 – 1989), bukan sekadar urusan angka dan beton, melainkan proses pembebasan manusia dari ketidakbebasan struktural.
Dalam bukunya Etika Pembebasan (Obor, 1983), ia menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah gerak emansipasi—upaya mengembalikan manusia sebagai subjek, bukan objek dari sistem ekonomi dan politik.
Soedjatmoko menolak paradigma teknokratik yang mendominasi era Orde Baru, di mana pembangunan diukur dari pertumbuhan PDB, bukan dari peningkatan martabat manusia.
Baca Juga: Kota Pariaman Ajukan Tambahan Bus Sekolah ke Kemenhub, Saat Ini Baru Miliki 9 Unit
Ketidakbebasan
Soedjatmoko—putra Sawahlunto, Rektor Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (1980-1987) di Tokyo itu memandang pembangunan pada masanya sebagai peniadaan ketidakbebasan. Kebebasan di sini bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga kebebasan dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan sosial.
Pada masa itu, dalam konteks Indonesia, ketidakbebasan itu tampak dalam struktur ekonomi yang timpang dan birokrasi yang mengekang kreativitas rakyat. Refleksi Soedjatmoko, adik ipar Soetan Sjahrir itu, tetap relevan.
Agaknya dapat dipantulkan dalam cermin sejarah berkelanjutan untuk pertimbangan bagi kemaslahatan. Data BPS 2025 menunjukkan bahwa meski angka kemiskinan turun menjadi 9,3%, ketimpangan Gini Ratio masih bertahan di 0,39. Angka 0,30 - 0,49 (ketimpangan sedang), umum terjadi pada negara berkembang.
Baca Juga: Polsek Koto Baru Amankan Pasar Murah di Dharmasraya, Warga Berbelanja Nyaman
Walaupun begitu masih ada anggapan bahwa pertumbuhan belum menyentuh akar keadilan sosial. Ini menjadi renungan tentang Soedjatmoko yang mengingatkan bahwa pembangunan yang menindas kebebasan manusia adalah bentuk baru dari kolonialisme internal.
Manusia dan Budaya
Bagi Soedjatmoko, pembangunan adalah proses belajar sosial-budaya berskala besar. Ia menolak modernisasi yang mencabut akar budaya lokal dan mengabaikan nilai spiritual. Dalam konteks Minangkabau, misalnya, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah menjadi fondasi etika pembangunan yang menyeimbangkan rasionalitas dan moralitas.
Ketika pembangunan fisik mengabaikan nilai budaya, yang lahir adalah alienasi. Lihatlah proyek-proyek urbanisasi di beberapa kota, daerah dan wilayah masih ada yang menyingkirkan komunitas lokal demi estetika modern.
Baca Juga: Pertamina Berdayakan 70 Penenun Ulos di Samosir, Produk Lokal Tembus Pasar Modern
Di sinilah seni berperan sebagai kritik: ia mengembalikan keindahan sebagai cermin moral, bukan sekadar dekorasi. Seni pembangunan adalah seni menata kehidupan agar indah dan adil sekaligus.
Keadilan Sosial
Bagian lain, Soedjatmoko menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia—pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Ia sejalan dengan gagasan Development as Freedom dari Amartya Sen (1999), yang menilai kebebasan sebagai indikator utama kesejahteraan.
Itu bukan berarti biar miskin asal bebas. Kebebasan yang paralel dengan pemenuhan kebutuan fisik, pemikiran, dan kalbu. Kedua pemikir tadi menolak reduksi pembangunan menjadi statistik ekonomi.
Baca Juga: Efek Domino Kenaikan Bahan Bangunan
Dalam perspektif etika, pembangunan yang gagal memenuhi kebutuhan dasar adalah pelanggaran moral. Di Indonesia, masih terdapat 24 juta orang yang bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial. Angka ini bukan sekadar data, melainkan cermin dari etika pembangunan yang belum tuntas.
Per-Februari 2026, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 87,74 juta orang, di mana sebagian besar masih belum tercover jaminan sosial.
Terbaru per Mei 2025 menunjukkan sekitar 27,8 juta pekerja informal rentan belum memiliki jaminan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Framing pemikiran Soedjatmoko tentang etika pembangunan menjadi relevan secara eksistensial.
Baca Juga: Ribuan Warga Terisolir Akibat Longsor di Situjuah Limo Nagari Limapuluh Kota
Etika pembangunan berfungsi sebagai pedoman moral agar pembangunan membawa kebaikan, bukan kerusakan. Ia menuntut keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Dalam kerangka ini, seni menjadi dimensi estetika pembangunan—menyatukan logika teknis dengan keindahan dan budi-pekerti.
Seni pembangunan bukan hanya tentang arsitektur atau desain kota, tetapi tentang keindahan moral dalam kebijakan publik. Ketika ruang kota dirancang dengan memperhatikan lanskap budaya dan lingkungan, pembangunan menjadi ekspresi etika.
Contohnya, revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta yang menggabungkan pelestarian sejarah dengan ekonomi kreatif adalah bentuk seni pembangunan yang beretika. Begitu pula –kalau jadi, nanti penantaan dan renovasi artsitektur dan tata-kelola-letak kawasan pasar mudik dan kota tua Padang sekitar Muara dan bagian lainnya.
Baca Juga: Mengapa Harus Menulis?
Kritik Pembangunan Materialistik
Soedjatmoko mengkritik keras pembangunan yang bersifat materialistik dan teknokratik. Ia menyebutnya sebagai “pembangunan tanpa jiwa.” Kritik ini relevan hingga kini, ketika pembangunan sering diukur dari indeks investasi dan rating kredit, bukan dari indeks kebahagiaan.
Dalam konteks global, Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 menegaskan bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia dan lingkungan. Indonesia telah mengadopsi 17 tujuan SDGs, namun pelaksanaannya masih menghadapi dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
Kasus deforestasi di beberapa pulau dan kawasan Nusantara, menunjukkan bahwa etika pembangunan belum sepenuhnya menjadi kesadaran kolektif.
Baca Juga: Ular Piton Masuk Kandang Ayam Warga di Lintau Buo, Damkar Tanahdatar Turun Tangan
Untuk tyidak menjadi gaduh antara konsepsi pemikiran kemanusiaan dalam Pembangunan maka adakalanya seni memiliki kekuatan untuk menyingkap paradoks pembangunan. Lukisan, puisi, dan teater sosial sering menjadi medium untuk mengkritik ketimpangan dan ketidakadilan.
Dalam tradisi Minangkabau, randai dan pantun adat berfungsi sebagai sarana refleksi moral masyarakat. Seni pembangunan, dalam pengertian Soedjatmoko, adalah seni yang menghidupkan kesadaran etis. Ia mengajarkan bahwa keindahan sejati lahir dari keadilan.
Ketika pembangunan kehilangan dimensi seni, ia menjadi mekanistik dan kehilangan makna kemanusiaan. Dengan begitu, etika dan seni pembangunan harus berjalan beriringan. Etika memberi arah moral, seni memberi jiwa dan keindahan. Keduanya membentuk dialektika pembangunan yang memanusiakan manusia.
Baca Juga: Dari Gudang Buku jadi Pusat Literasi
Dalam konteks Indonesia masa kini, pembangunan beretika berarti menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan—bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Ia menuntut partisipasi rakyat, penghormatan terhadap budaya lokal, dan tanggung jawab ekologis.
Seni pembangunan adalah seni mencipta harmoni antara kemajuan dan kebajikan. Ia mengajarkan bahwa membangun bukan hanya menambah gedung, tetapi menumbuhkan martabat. (*)
Editor : Novitri Selvia