Oleh: Endang Pribadi, Wartawan
Stadion boleh penuh, suporter boleh berteriak sampai suara habis, sponsor boleh memenuhi jersey, dan hak siar boleh bernilai ratusan miliar rupiah. Namun, ada satu pemandangan yang semakin sulit diabaikan. Sepak bola Indonesia tampaknya lebih mudah menarik politisi daripada pengusaha murni. Pertanyaan yang menggelitik pun muncul: apakah klub dibangun untuk menjadi industri, atau perlahan berubah menjadi panggung kekuasaan?
Sepak bola memiliki semua syarat untuk menjadi bisnis raksasa. Pasarnya besar, fanatisme suporter tinggi, merek klub kuat, dan pertandingan selalu menyedot perhatian publik. Namun, uang besar belum tentu menghasilkan laba besar. Di balik sponsor, tiket, hak siar, dan merchandise, terdapat biaya pemain, pelatih, perjalanan, stadion, akademi, serta operasional yang tidak kecil. Di sinilah pengusaha mulai berhitung, sementara politikus bisa menghitung dengan kalkulator yang berbeda.
Bagi investor profesional, pertanyaannya adalah berapa keuntungan yang bisa diperoleh. Bagi dunia politik, sepak bola menawarkan aset yang tidak selalu tercatat dalam neraca, yaitu massa dan popularitas.
Sebuah klub memiliki ribuan bahkan jutaan orang yang merasa terikat secara emosional. Pemilik atau pengurusnya otomatis memperoleh ruang publik yang luas. Setiap pertandingan menjadi panggung, setiap kemenangan menjadi momentum, dan setiap penampilan di stadion bisa berubah menjadi sorotan media.
Fenomena itu terlihat dari sejumlah figur yang berada di persimpangan sepak bola dan kekuasaan. Erick Thohir menjadi salah satu nama paling menonjol di tingkat nasional. Kaesang Pangarep dikenal dengan Persis Solo.
Di Sumatera Barat, Andre Rosiade tidak hanya hadir sebagai anggota DPR RI, tetapi juga sebagai Presiden Klub PT Kabau Sirah Semen Padang. Hasnuryadi Sulaiman bahkan berada di dua ruang sekaligus sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan pemilik PS Barito Putera. Nama Sumardji pun berada dalam lingkaran penting sepak bola nasional.
Sekali lagi, keterlibatan politikus tidak otomatis berarti ada kepentingan politik di balik setiap klub. Banyak yang mungkin benar-benar ingin membangun sepak bola. Namun, justru karena sepak bola menyentuh massa yang besar, potensi benturan kepentingan harus dijawab dengan transparansi yang lebih besar, bukan sekadar kepercayaan kepada figur. Ketika seseorang memiliki kekuasaan politik sekaligus berada di pucuk klub, publik wajar bertanya: mana kepentingan olahraga, mana kepentingan bisnis, dan mana kepentingan politik?
Di sinilah sepak bola Indonesia menghadapi paradoks. Suporter semakin besar, tetapi sebagian klub masih membutuhkan pemilik untuk menutup lubang keuangan. Klub terlihat profesional di lapangan, tetapi fondasi bisnisnya belum tentu profesional.
Jika pemilik harus terus menggelontorkan uang setiap musim, pertanyaan berikutnya menjadi tak terhindarkan: apakah klub tersebut benar-benar sebuah perusahaan olahraga, atau hanya proyek yang dipertahankan oleh kekuatan finansial seseorang?
Pengusaha murni tentu berpikir panjang. Mereka akan bertanya tentang arus kas, laba, nilai merek, penjualan merchandise, jumlah pelanggan, kekuatan sponsor, akademi, dan nilai aset. Mereka juga akan bertanya kapan modal kembali.
Sementara itu, politisi memiliki kemungkinan memperoleh sesuatu yang tidak bisa dibeli hanya dengan laporan keuangan: kedekatan dengan komunitas, popularitas, dan panggung publik. Sepak bola kemudian menjadi aset sosial yang nilainya jauh lebih luas daripada angka di neraca.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: suporter bukan pemilih yang bisa dipindahkan seperti rombongan kampanye. Mereka bisa mencintai klub tanpa mencintai pemiliknya. Karena itu, terlalu sederhana jika kepemilikan klub dianggap otomatis mendatangkan elektabilitas. Justru yang lebih penting adalah memastikan klub tidak kehilangan identitas sebagai institusi olahraga hanya karena berada di bawah bayang-bayang figur tertentu.
Risikonya muncul ketika keberlangsungan klub terlalu bergantung kepada satu tokoh. Bagaimana nasib klub ketika pemilik berganti? Bagaimana jika jabatan politik berakhir? Bagaimana jika aliran dana berhenti? Klub yang sehat seharusnya mampu bertahan karena sistem, bukan karena nama besar pemilik. Ada laporan keuangan, akademi, sponsor beragam, stadion produktif, merchandise, konten digital, hak komersial, dan basis pelanggan yang mampu membuat klub bernapas dengan kakinya sendiri.
Ironinya, modal Indonesia sebenarnya tidak takut pada sepak bola. Investasi keluarga Hartono di Como 1907 memperlihatkan bahwa pengusaha Indonesia bersedia menaruh uang di industri sepak bola luar negeri. Como kemudian kembali ke Serie A pada 2024.
Artinya, masalahnya bukan semata-mata pengusaha Indonesia tidak tertarik pada sepak bola. Pertanyaan yang terbayang: kenapa mereka lebih nyaman menanamkan modal di luar negeri dibanding membangun klub di rumah sendiri?
Jawabannya mungkin terletak pada kepastian bisnis. Investor membutuhkan regulasi yang konsisten, kalender kompetisi yang jelas, keamanan pertandingan, status stadion yang pasti, hak komersial transparan, perlindungan merek, serta laporan keuangan yang dapat dipercaya.
Jika industri sepak bola masih dipenuhi konflik organisasi, ketidakpastian regulasi, dan ketergantungan pada figur, modal besar tentu akan berpikir ulang. Uang besar tidak takut rugi; uang besar takut masuk ke ruang yang tidak bisa diprediksi.
Karena itu, persoalan sepak bola Indonesia bukan sekadar mencari pemilik kaya. Yang dibutuhkan adalah sistem yang membuat klub tetap hidup meski pemiliknya berganti. Politik boleh berada di stadion. Politikus boleh mencintai sepak bola. Pengusaha boleh menjadi pemilik klub.
Namun, jangan sampai ruang ganti berubah menjadi ruang politik dan klub berubah menjadi kendaraan popularitas. Sepak bola Indonesia tidak kekurangan suporter, talenta maupun uang. Yang masih kurang adalah kepastian bahwa uang itu masuk untuk membangun industri olahraga yang sehat, bukan sekadar memperpanjang usia sebuah pengaruh.
Sebab, pada akhirnya, pertanyaan paling tajam bukan siapa pemilik klub, melainkan ketika sorotan kamera mati dan peluit pertandingan berhenti, apakah yang tersisa sebuah bisnis yang kuat atau hanya nama besar seorang pemilik? (***)
Editor : Hendra Efison