Oleh: Two Efly, Wartawan Padang Ekspres
Kun fayakun. Jika Allah berkehendak, terjadilah. Sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil, dalam sekelebat waktu bisa berubah menjadi kenyataan. Kekuasaan yang terlihat kokoh bisa goyah. Dominasi yang bertahun-tahun dibangun bisa kehilangan keseimbangan hanya dalam hitungan hari.
Barangkali itulah gambaran kita membaca dinamika politik Indonesia belakangan ini. Lebih dari satu dekade, Jokowi's Centre of Power seolah menjadi salah satu poros utama dalam percaturan politik nasional. Namun, politik tidak pernah mengenal kekuasaan yang benar-benar abadi. Arah permainan bisa berubah. Tim yang selama ini mendominasi penguasaan bola tiba-tiba kehilangan kendali. Lawan melakukan serangan balik. Bola bergerak cepat, pertahanan terbuka, dan satu demi satu lini mulai mendapat tekanan.
Dalam sepak bola, keadaan seperti ini disebut momentum. Dalam politik, ia bisa menjadi titik balik sejarah.
Empat puluh hari terakhir memperlihatkan bagaimana sejumlah peristiwa besar datang hampir beriringan. Pergantian Kapolri, mutasi besar-besaran di tubuh Polri, terbukanya kasus dugaan penyadapan (ilegal Tapping) putusan MK dan MA mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden, hingga informasi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Semuanya seperti potongan puzzle yang perlahan memperlihatkan gambar besar perubahan politik nasional. Publik mencoba merangkai peristiwa itu dan merumuskan pemikiran personalnya.
Pergantian di Tubuh Tribrata
Simbol perubahan mulai terbaca ketika tiga presiden hadir dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, 1 Oktober 2026.
Ada Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketiganya berada dalam satu panggung sejarah. Namun, publik bisa saja menangkap kesan yang berbeda dari interaksi di antara mereka.
Prabowo dan SBY terlihat memperlihatkan keakraban. Sementara interaksi dengan Jokowi terkesan lebih formal. Tentu saja, sebuah potongan gambar tidak cukup untuk menyimpulkan hubungan politik seseorang. Bisa jadi itu semata persoalan sudut pengambilan gambar. Tetapi dalam politik, simbol dan gestur sering kali ikut menjadi bahan pembacaan publik.
Sehari sebelumnya, 30 September 2026, Presiden Prabowo mengirimkan Surat Presiden Nomor R57/Surpres/09/2026 kepada DPR untuk mengusulkan pergantian Kapolri.
Nama yang diajukan cukup mengejutkan. Bukan nama yang selama ini paling sering disebut dalam bursa calon Kapolri, melainkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto, yang ketika itu menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pada 1 Oktober 2026, Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Persetujuan diberikan secara aklamasi dan dibawa ke rapat paripurna. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo melantik Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Dedi Prasetyo.
Proses yang berlangsung sangat cepat itu menjadi awal dari rangkaian perubahan berikutnya.
Suyudi bukan sosok yang muncul tiba-tiba dari ruang kosong. Ia memiliki rekam jejak panjang di kepolisian, pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kapolda Banten dan Kapolda Metro Jaya, sebelum dipercaya memimpin BNN.
Jabatan Kepala BNN yang selama ini kerap dianggap kurang populer dibandingkan jabatan di pusat kekuasaan kepolisian ternyata menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan kariernya. Dari sana, ia dipercaya memimpin institusi sebesar Polri.
Publik tentu bertanya, mengapa Suyudi? Apakah pergantian ini semata penyegaran organisasi atau bagian dari desain besar penataan institusi keamanan?
Pertanyaan itu semakin menarik ketika melihat langkah-langkah awalnya. Sehari setelah dilantik, tepatnya 2 Oktober 2026, Suyudi langsung melakukan mutasi besar-besaran. Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026, sebanyak 288 personel Perwira Tinggi dan Perwira Menengah mengalami rotasi dan perubahan jabatan.
Gelombang berikutnya terjadi pada 10 Oktober. Melalui Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP/2026, sebanyak 199 personel kembali mengalami mutasi. Artinya, dalam sepuluh hari pertama kepemimpinannya, ratusan personel di lingkungan Polri mengalami pergeseran jabatan.
Secara kelembagaan, mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, dan kebutuhan penugasan. Namun, dalam situasi pergantian pucuk pimpinan, publik tentu membaca lebih jauh. Apakah ini sekadar rotasi atau sekaligus upaya membangun barisan baru?
Jawabannya tentu hanya bisa dibuktikan oleh waktu dan hasil kerja. Di sisi lain, pemberantasan narkotika juga menjadi salah satu panggung awal kepemimpinan Suyudi. Salah satu pengungkapan besar terjadi di Aceh, berupa laboratorium gelap sabu dengan barang bukti mencapai 1,2 ton. Pengungkapan tersebut melibatkan kerja sama Polri, BNN, Bea dan Cukai, serta dukungan otoritas pengendalian narkotika Tiongkok. Sebanyak 11 tersangka diamankan.
Ini bukan perkara kecil. Jaringan narkotika lintas negara merupakan ancaman serius yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi penangkapan di tingkat lokal. Namun, perubahan di tubuh Polri ternyata tidak berhenti pada mutasi dan pemberantasan narkoba.
Pada awal November, publik dikejutkan oleh terbukanya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Kasus ini juga disebut menyangkut dugaan pemantauan terhadap pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Pada 5 November, penyidik menyampaikan bahwa empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya ditahan, sedangkan satu orang belum dapat ditahan karena kondisi kesehatan.
Tentu, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Proses hukum tetap harus berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, dari sisi politik dan kelembagaan, perkara ini telanjur menjadi peristiwa besar.
Bayangkan, seorang mantan Kapolri yang pernah memimpin institusi kepolisian justru terseret dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Inilah salah satu titik yang membuat dinamika politik nasional semakin sulit dibaca dengan kacamata biasa.
Suket dan Putusan MK
Ketika perubahan di tubuh Bhayangkara sedang berlangsung, dinamika lain justru bergerak di gedung Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah pihak menggugat persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pokok persoalannya adalah keabsahan dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA untuk memenuhi persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA.
Namun, MK juga menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Putusan itu menghadirkan dua pembacaan yang berbeda.
Para penggugat dapat menunjuk pertimbangan MK mengenai tidak ditemukannya bukti dokumen pendidikan tersebut. Sebaliknya, pihak Gibran dapat menunjuk amar putusan yang tidak membatalkan kedudukannya sebagai Wakil Presiden.
Bola politik pun tidak berhenti di gedung MK.
Perkara berlanjut melalui jalur peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung kemudian mengambil keputusan yang lebih konkret terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang diketok pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dipublikasikan pada 10 November, MA mengabulkan kasasi pemohon.
MA membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, serta memerintahkan pejabat terkait mencabut surat keterangan tersebut.
Inilah yang membuat persoalan semakin serius.
Perlu dicatat, putusan MA tersebut membatalkan surat keterangan administrasi pendidikan, bukan secara otomatis membatalkan hasil Pilpres 2024 ataupun memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Tetapi secara politik, dampaknya tidak bisa dianggap sederhana. Ketika dua lembaga peradilan telah mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Wakil Presiden, tekanan politik semakin sulit dihindari.
Bola yang sebelumnya bergulir di ruang peradilan mulai menggelinding ke Senayan.
Hak Menyatakan Pendapat
Pada 11 November 2026, dinamika di DPR mencapai babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan Gibran.
Jumlah tersebut jauh melampaui syarat minimal pengajuan, yakni 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Dukungan itu datang dari PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Angka 120 bukanlah angka kecil. Apalagi berasal dari delapan fraksi yang memiliki latar belakang dan kepentingan politik berbeda. Inilah yang membuat persoalan tersebut menarik. Ketika kepentingan politik yang beragam bisa bertemu dalam satu usulan, berarti ada sesuatu yang sedang bergerak di parlemen.
Namun, Hak Menyatakan Pendapat bukan keputusan pemakzulan. Ia merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri.
Kasus Ijazah Jokowi
Di tengah rangkaian peristiwa itu, ada satu kejadian lain yang tidak kalah menarik.
Selama bertahun-tahun, ruang maya dipenuhi perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berbagai tudingan dan bantahan muncul. Perdebatan terus berulang, bahkan berkembang menjadi perkara hukum.
Pada 5 November 2026, Jokowi akhirnya hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu.
Untuk pertama kalinya dalam persidangan perkara tersebut, Jokowi memperlihatkan dokumen ijazahnya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Ia juga menjelaskan riwayat pendidikannya di hadapan majelis hakim. Peristiwa ini menjadi perhatian besar karena polemik ijazah yang selama bertahun-tahun lebih banyak berkembang di ruang maya akhirnya mendapatkan panggung pembuktian di ruang sidang.
Namun, kehadiran Jokowi dan diperlihatkannya dokumen ijazah tersebut bukan berarti seluruh perkara hukum otomatis selesai. Persidangan masih harus berjalan dan hakimlah yang akan menilai keterangan serta alat bukti yang diajukan.
Di sinilah kita melihat satu hal menarik. Dalam waktu yang hampir bersamaan, persoalan dokumen pendidikan Jokowi dan Gibran sama-sama menjadi bagian dari dinamika hukum nasional.
Dua generasi dalam satu keluarga, dua persoalan yang berbeda, tetapi sama-sama menjadi perhatian publik.
Gibran Mengundurkan Diri
Apakah ini puncaknya?
Atau masih ada puncak lain yang lebih tinggi?
Pada 10 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Kabar itu kemudian menjadi kenyataan politik pada 11 November.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri. Hari ini, Kamis 12 November surat pengunduran diri disampaikan ke MPR RI. Jika dikaitkan dengan rangkaian peristiwa sebelumnya, pengunduran diri ini menjadi babak paling menentukan. Sebab, persoalan yang semula bergerak di ruang hukum dan parlemen akhirnya memasuki wilayah paling tinggi dalam struktur kekuasaan negara.
Namun, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan. Masih ada prosedur konstitusional yang harus dijalankan, termasuk proses pengisian jabatan yang kosong. Bahkan, DPR telah menjadwalkan pembahasan usulan HMP dalam rapat paripurna 12 November 2026.
Pertanyaannya, apakah pengunduran diri tersebut akan membuat proses HMP berhenti? Ataukah DPR tetap melanjutkan pembahasannya sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan?
Kita tunggu bagaimana keputusan dan mekanisme resmi yang akan ditempuh.
Tahun Baru, Wakil Presiden Baru?
Satu pertanyaan besar berikutnya adalah siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden apabila pengunduran diri Gibran telah diproses secara resmi dan kekosongan jabatan dinyatakan terjadi.
Konstitusi sudah memberikan jawabannya.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, bukan partai politik yang secara langsung memilih Wakil Presiden. Presidenlah yang mengusulkan dua nama, kemudian MPR memilih salah satunya.
Siapa yang akan diajukan?
Di sinilah politik kompromi akan bekerja.
Koalisi yang selama ini menopang pemerintahan Prabowo tentu memiliki kepentingan dan kalkulasi masing-masing. Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan partai-partai lainnya akan membaca peluang serta keseimbangan kekuasaan.
Gerindra sudah memiliki Presiden. Secara politik, bukan tidak mungkin partai koalisi lainnya berharap mendapatkan posisi Wakil Presiden.
Golkar memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Demokrat mempunyai sejarah kepemimpinan nasional. PAN juga memiliki posisi strategis dalam koalisi. Namun, siapa pun yang kelak muncul harus memenuhi pertimbangan lebih besar daripada sekadar pembagian kekuasaan.
Semuanya bisa mendapat kesempatan. Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) walau bukan sebagai pengusung bisa saja diajukan oleh salah satu partai pengusung Prabowo. Apalagi, hubungan antara Prabowo dan Megawati sangatlah baik. Satu lagi, ini politik. Tak ada musuh abadi dan tak ada pula sahabat abadi.
Namun, kalau kita bicara rasionalitas dan tokoh nasional cukup banyak calon yang mumpuni. Gerindra memiliki banyak kader. Golkarpun begitu. Selain Ketua Umum juga ada tokoh tokoh lain yang memiliki kapasitas.
PAN juga sama. Selain ada Zulhas yang saat ini jadi Menko, Zulhas dikenal tegak lurus dengan Prabowo. PAN merupakan salah satu partai yang setia mengusung Prabowo. Malahan kadernya Hatta Rajasa juga pernah mendampingi Prabowo dalam pilpres.
Demokrat juga begitu. 15 tahun lamanya demokrat selalu berjalan dengan Gerindra di Pilpres. Sempat, membuka peluang ke kubu lain namun mendekati injury time Demokrat kembali bersama Gerindra dalam Pilpres.
Semua tokoh memiliki peluang yang sama. Namun, kalau kita membaca gimmik dan momemtum antara Prabowo dengan SBY dan "dibukakannya" jalan bagi AHY dalam sejumlah forum nasional maupun global maka asumsi kita akan tergiring.
Satu lagi, AHY dalam posisi ini sedikit lebih unggul. Selain memiliki magnet elektoral di publik juga memiliki dukungan besar dari Demokrat, AHY juga simbolisasi politisi muda intelegtual. Satu lagi ada irisan militer antara AHY dengan Prabowo dan SBY. Faktor ini tak bisa dilupakan.
Empat Puluh Hari yang Mengubah Arah
Jika kita menarik garis dari 1 Oktober hingga 11 November 2026, ada sekitar 41 hari yang memperlihatkan begitu banyak perubahan.
Pergantian Kapolri. Mutasi ratusan personel Polri. Pengungkapan kasus narkotika berskala besar. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden. Putusan MK. Putusan MA. Kehadiran Jokowi di pengadilan. Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR. Hingga pengunduran diri Wakil Presiden.
Rangkaian ini terlalu besar untuk dibaca sebagai peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri. Tetapi juga tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa seluruhnya merupakan satu skenario yang dirancang secara terpusat.
Yang jelas, peta politik Indonesia sedang mengalami perubahan. Selama ini, banyak orang menganggap kekuasaan yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade akan bertahan dengan sendirinya. Namun, politik selalu memiliki hukum keseimbangannya sendiri.
Tidak ada kekuasaan yang benar-benar permanen. Tidak ada dominasi yang tidak mungkin berakhir. Dan tidak ada pemain yang selamanya bisa menguasai pertandingan.
Empat puluh hari lebih ini telah memberikan pelajaran bahwa sejarah terkadang bergerak jauh lebih cepat daripada perkiraan manusia.
Kun fayakun. Jika Allah berkehendak, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan bisa terjadi dalam sekelebat waktu. Empat puluh hari nan menentukan. Dan sejarah belum selesai menuliskan bab berikutnya. (***)
Editor : Hendra Efison