Tiga opsi lahan telah disiapkan, masing-masing tengah dikaji kelayakannya secara teknis, administratif, dan lingkungan.
Rencana ini dibahas dalam rapat pematangan pembangunan Sekolah Rakyat yang digelar di Kantor Pertanahan Kota Padang, Kamis (22/5/2025), dan dihadiri sejumlah pejabat terkait.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa proyek ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi pendidikan.
“Pembangunan Sekolah Rakyat harus kita realisasikan. Program ini sejalan dengan visi menjadikan Padang sebagai kota pintar. Tiga opsi lahan tengah dikaji,” ujar Maigus.
Tiga Opsi Lokasi yang Sedang Dikaji Pemko Padang
- Padang Sarai – Lokasi Strategis tapi Sensitif
Kawasan Padang Sarai menjadi opsi pertama karena ketersediaan lahan yang memadai dan akses yang relatif mudah.
Namun, lokasinya dekat Bandara Internasional Minangkabau dan pesisir pantai, sehingga harus melalui kajian teknis menyeluruh, terutama dari aspek ketinggian bangunan dan kelayakan lingkungan.
“Kami akan berkoordinasi dengan dinas teknis untuk pastikan bangunan memenuhi syarat keamanan dan kelestarian lingkungan,” jelas Maigus.
- Skema Tukar Guling – Manfaatkan Aset Bernilai Tinggi
Opsi kedua adalah menggunakan skema tukar guling.
Pemko Padang memiliki aset berupa lahan dengan nilai ekonomi tinggi yang dapat ditukar dengan lokasi lain yang lebih layak untuk pembangunan sekolah.
“Sebagian aset masih berstatus hak milik. Kita akan lakukan pendekatan agar bisa dimanfaatkan sebagai lahan pendidikan,” terang Maigus.
Proses ini membutuhkan persetujuan lintas instansi dan audit nilai tukar aset yang akurat.
Baca Juga: BMKG Ungkap Penyebab Gempa Bengkulu Magnitudo 6,3
- Pembelian Lahan – Opsi Terakhir Jika Dua Gagal
Jika dua opsi sebelumnya tidak memungkinkan, Pemko menyiapkan opsi ketiga berupa pembelian langsung lahan baru menggunakan anggaran daerah. Meski efektif secara administratif, opsi ini memerlukan proses penganggaran yang lebih panjang.
“Kami berharap opsi pertama bisa diwujudkan, agar pembangunan segera berjalan,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menegaskan bahwa seluruh OPD harus segera bergerak cepat untuk memberi rekomendasi resmi terkait kelayakan lokasi.
“Sekolah Rakyat ini juga merupakan program Pemko. Kita butuh koordinasi lintas sektor agar realisasi pembangunan berjalan sesuai target,” kata Desmon. (*)
Editor : Hendra Efison