Massa PKL datang didampingi penasihat hukum mereka, Muhammad Tito, untuk menyampaikan aspirasi serta meminta solusi yang berpihak pada kelangsungan usaha mereka. Namun, kedatangan mereka di rumah dinas tidak membuahkan hasil karena Wali Kota Padang tidak berada di tempat.
"Terkait dengan persoalan ini, Wali Kota Padang tidak pernah hadir ke Permindo. Melihat, mendengar saja tidak. Makanya dengan spontan hari ini para pedagang datang ke rumah dinas wali kota. Ternyata bapak wali kota tidak ada di tempat," ujar Tito kepada awak media.
Menurut Tito, keresahan para pedagang sudah berlangsung cukup lama, terutama setelah penataan kawasan Permindo tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi.
Ia berharap Pemko Padang bisa mengedepankan dialog dan penataan yang adil, bukan hanya penertiban sepihak yang merugikan pedagang kecil.
“Kami tidak meminta untuk dipindahkan, namun ditata dengan baik. Beberapa waktu lalu Gubernur Sumbar datang ke Permindo dan merasa miris melihat kondisi kawasan yang sepi. Sekarang, Suzuya di Rocky pun sudah tutup. Untuk itu, kami mohon Pak Wali Kota turun langsung melihat kami, jangan hanya duduk di meja saja,” tegas Tito.
Para pedagang menilai, selama ini mereka tidak pernah diajak bicara terkait kebijakan pemerintah terhadap kawasan Permindo.
Hal ini menambah kesan bahwa Pemko Padang tidak memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan usaha mereka di tengah tantangan ekonomi yang makin berat.
Setelah tidak berhasil bertemu langsung dengan Wali Kota Padang, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, sambil berharap Pemko membuka ruang dialog demi solusi bersama.
Aksi damai ini menjadi penanda bahwa para PKL Permindo tidak tinggal diam dan siap mengadvokasi hak mereka melalui jalur hukum dan aspirasi publik. (*)
Editor : Adetio Purtama