Kegiatan ini bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Workshop ini juga diikuti perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara daring.
Fadly Amran menegaskan pentingnya keselarasan reformasi birokrasi dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang. Bukan sekadar lips service.
Ia menyebutkan bahwa reformasi harus menciptakan kemudahan akses layanan publik, penyederhanaan prosedur, serta pembudayaan hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.
“Apakah yang kita lakukan hari ini sudah sesuai dengan visi misi kita? Apakah perangkat daerah sudah betul-betul mendukung hal itu? Ini bukan hanya soal pengurangan birokrasi, tapi juga soal bagaimana birokrasi kita membudayakan hidup bersih dan sehat, serta memahami fungsi masing-masing,” ujar Fadly.
Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan pada level sistem dan struktur, tetapi harus tercermin dalam budaya kerja dan perilaku ASN.
Fadly menyoroti belum optimalnya pengelolaan sampah dan belum konsistennya penerapan budaya kerja sederhana seperti 3S: Senyum, Sapa, Salam.
“Di kantor-kantor, pengelolaan sampah belum optimal, belum semua melakukan pemilahan. Bahkan budaya kerja sederhana seperti 3S masih belum dijalankan secara konsisten. Padahal ini bagian dari wajah pelayanan publik kita. Kita ingin reformasi birokrasi yang benar-benar menyentuh akar pelayanan, yang membangun hubungan kerja kekeluargaan, bukan sekadar administratif,” jelasnya.
Meski demikian, Fadly juga mengungkapkan bahwa Kota Padang telah menunjukkan peningkatan dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), sebagai cerminan dari program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Indeks RBT kita meningkat, ini patut kita syukuri. Tapi lebih dari itu, kita harus terus mendorong agar setiap program pemerintah tidak hanya berjalan, tapi juga membawa perubahan nyata baik dalam penanggulangan kemiskinan, penguatan smart city, maupun pelayanan publik yang akuntabel,” tutupnya.
Workshop ini, menurutnya, momentum penting untuk konsolidasi antar perangkat daerah dalam membangun birokrasi adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil.(*)
Editor : Heri Sugiarto