Angka tersebut diperoleh dari luas area panen seluas 6.411 hektare, sementara luas tanam tercatat 5.912 hektare sepanjang periode yang sama.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, kepada Padang Ekspres, Senin (27/10) memaparkan bahwa ketersediaan beras di wilayah Kota Padang pada September 2025 mencapai 19.000 ton.
Jumlah ini jauh melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat yang hanya sebesar 7.800 ton per bulan, menandakan surplus pasokan beras cukup tinggi di ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini.
Yoice menjelaskan, beras yang diproduksi di Sumatera Barat termasuk dalam kategori premium dengan harga jual relatif tinggi. “Beras di Sumbar merupakan kategori premium. Harga memang tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa harga komoditas beras lokal tidak dapat disamakan dengan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang umumnya lebih terjangkau.
Meski demikian, produksi padi tahun ini belum menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya alih fungsi lahan sawah yang mengikuti ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Selain itu, kerusakan pada sejumlah saluran irigasi tersier mengakibatkan pasokan air ke areal persawahan berkurang drastis.
Minimnya debit air di beberapa lokasi menyebabkan keterlambatan masa tanam karena para petani harus menunggu giliran pembagian air untuk mengolah lahan sawah mereka. Kondisi irigasi yang tidak optimal tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian.
Kabar baik datang pada 2025 ini dengan adanya upaya perbaikan infrastruktur irigasi tersier yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V. Perbaikan juga dilaksanakan melalui anggaran aspirasi DPRD Kota Padang dan DPR RI.
“Alhamdulillah, tahun 2025 ini ada perbaikan beberapa irigasi tersier oleh BWS V dan juga perbaikan melalui anggaran aspirasi DPRD Kota Padang dan aspirasi DPR RI, diharapkan ini dapat meningkatkan produktivitas padi sawah di Kota Padang ke depannya,” kata Yoice.
Terkait distribusi hasil panen, Yoice mengungkapkan bahwa sebagian besar beras yang diproduksi petani Kota Padang dibeli oleh pengepul atau heler dari Solok. Namun, mayoritas distribusinya tetap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Padang sendiri.
Saat ini, Indeks Pertanaman (IP) di Kota Padang masih berada di angka 2,3. Angka ini menunjukkan frekuensi penanaman padi dalam setahun masih dapat ditingkatkan. Untuk mendampingi para petani di lapangan, Dinas Pertanian Kota Padang menerjunkan 43 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas memberikan pendampingan kepada kelompok-kelompok tani.
Pengendalian hama dan penyakit tanaman juga menjadi perhatian serius. Dinas Pertanian memiliki tim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) beranggotakan tujuh orang.
Tim ini siap melakukan tindak lanjut berupa penyemprotan pestisida apabila ada laporan serangan hama dari kelompok tani. “Sejauh ini laporan hama ada tapi tidak membuat produksi secara eksplosif betul,” ungkap Yoice.
Guna mempermudah kerja petani, Dinas Pertanian Kota Padang juga memberikan bantuan alat pertanian yang sebagian besar bersumber dari aspirasi DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan DPRD Kota Padang.
Bantuan yang diberikan meliputi mesin traktor, hand sprayer untuk penyemprotan, serta combine harvester untuk pemanenan. Bantuan mesin traktor dan hand sprayer tergolong paling banyak didistribusikan, sementara combine harvester hanya tersedia dalam jumlah terbatas sekitar satu hingga dua unit.
Lebih lanjut Yoice menyampaikan harapannya agar petani dapat mempercepat siklus tanam setelah panen. “Harapan Dinas Pertanian sendiri terhadap petani dan kelompok tani tentunya setelah mereka panen jangan lama-lama. Kalau bisa habis panen dua minggu setelah itu tanam kembali. Itu akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.
Dengan memperpendek jeda waktu antara panen dan tanam, diharapkan Indeks Pertanaman dapat meningkat dari 2,3 menjadi 2,5 hingga 2,8. Peningkatan IP ini akan berdampak positif terhadap total produksi padi tahunan dan memaksimalkan pemanfaatan lahan sawah yang tersedia. Apabila petani terlalu lama menunda penanaman kembali, dikhawatirkan target produksi optimal dalam setahun tidak akan tercapai maksimal. (cc1)
Editor : Adetio Purtama