Pembahasan dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang masih tersisa. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa RAPBD 2026 saat ini masih mengalami defisit sebesar Rp26,4 miliar.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, Banggar dan Pemko Padang terus mengupayakan berbagai langkah efisiensi.
“Kita terus mencari caranya. Kita telah melakukan beberapa pengurangan di DPRD seperti perjalanan dinas yang dikurangi sebesar Rp4 miliar,” ujar Muharlion, Senin (17/11/2025).
Selain pemangkasan perjalanan dinas, pembahasan Banggar juga menyoroti pengurangan dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Menurut Muharlion, terdapat sejumlah pergeseran anggaran, baik berupa pengurangan maupun penundaan pelaksanaan program ke perubahan anggaran berikutnya.
“Angkanya sekitar Rp18 miliar. Pokir merupakan janji anggota DPRD kepada masyarakat, namun karena kondisi keuangan saat ini, kita harus bijak menjelaskannya kepada masyarakat,” jelasnya.
Setelah pengurangan tersebut, masih tersisa defisit sekitar Rp8,4 miliar. Muharlion menyebutkan bahwa pihaknya menyerahkan pencarian solusi akhir kepada Pemko Padang.
Ia berharap pembahasan RAPBD dapat diselesaikan dalam pekan ini sehingga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat kembali menginput rencana kerja mereka.
“Termasuk Rp18 miliar dana pokir yang akan dikurangi, mana saja yang ditunda, baik pembangunan jalan, hibah maupun program lainnya. Semuanya harus final sebelum kita ketok palu pada 24 November 2025,” pungkasnya.(yud)
Editor : Hendra Efison