PADEK.JAWAPOS.COM–Polemik terkait penyaluran bantuan bagi korban terdampak bencana di Kota Padang terus bermunculan di berbagai platform media sosial.
Sejumlah warganet menuding adanya pembagian bantuan secara tebang pilih, bahkan menyebut bantuan salah sasaran hingga dimonopoli oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.
Keributan di ruang digital tersebut pun memicu kegaduhan di tengah masyarakat yang tengah berjuang memulihkan diri pascabencana.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Padang, Eri Sendjaya, turut memberikan pernyataan resmi.
Ia menegaskan bahwa selama masa tanggap darurat, pihaknya terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
“Selama masa tanggap darurat saat ini, kami Dinsos berusaha untuk memastikan agar kebutuhan sandang dan pangan warga terdampak terpenuhi,” kata Eri Sendjaya, Jumat (5/12).
Ia mengakui bahwa banyaknya keluhan masyarakat terkait persoalan bantuan akan menjadi bahan evaluasi serius bagi Dinas Sosial ke depannya.
Menurutnya, dalam kondisi darurat, kekurangan dalam pelayanan masih mungkin terjadi, namun pihaknya terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Kelebihan dan kekurangan dari kami dalam memberikan pelayanan pasti ada. Sambil berjalan, kami selalu lakukan evaluasi dan monitoring,” ucapnya.
Sementara itu, kisruh penyaluran bantuan juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang dan DPRD.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, saat ditemui di salah satu posko pengungsian di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, menegaskan bahwa bantuan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai bantuan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap kepada semua pejabat mulai dari Pemko hingga kelurahan harus amanah. Dengan keadaan saat ini, kondisi masyarakat cukup prihatin dan jangan ditambah dengan hal-hal yang tidak penting seperti penggunaan KK atau KTP untuk bantuan dan sebagainya. Jangankan memikirkan hal itu, rumah mereka yang habis tersapu bencana saja mereka tidak bakal terpikir sampai seperti itu,” ungkap Mastilizal.
Ia menegaskan bahwa dalam masa tanggap darurat ini, Pemko Padang dan seluruh pejabat di lingkup pemerintahan harus mempermudah segala kebutuhan masyarakat terdampak, bukan justru menambah beban dengan prosedur administratif yang menyulitkan.
Mastilizal juga mengungkapkan bahwa DPRD menerima laporan terkait bantuan yang tidak sampai kepada masyarakat. Ia meminta agar laporan-laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Ada laporan ke kita terkait bantuan tidak sampai ke masyarakat, kita mohon ditindaklanjuti. Selain itu kita juga mendorong agar bantuan itu dapat tepat sasaran yang memang harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak bencana, apapun bentuknya, baik pakaian, makanan dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan masyarakat saat ini, terlebih kondisi bencana yang dihadapi itu sangat luar biasa,” tuturnya.