Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung dampak bencana banjir bandang yang merusak sejumlah daerah aliran sungai (DAS) di Kota Padang.
Wali Kota Fadly Amran menjelaskan bahwa bencana yang terjadi belakangan ini telah menyebabkan kerusakan pada beberapa titik aliran sungai, terutama di kawasan Batu Busuk dan Irigasi Koto Tuo di Kecamatan Koto Tangah.
Menurutnya, banjir yang berulang hampir setiap tahun disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan elevasi sungai dan penumpukan sedimentasi.
“Banjir ini terjadi hampir setiap tahun. Elevasi sungai menurun, sedimentasi menumpuk, dan banyak pemukiman berada di sempadan sungai. Ini perlu kita tertibkan,” jelas Fadly Amran saat peninjauan.
Ia menegaskan pentingnya penataan ulang tata ruang wilayah, terutama penertiban pemukiman yang masih berada di sempadan sungai untuk keselamatan masyarakat di masa mendatang.
Upaya tersebut dinilai mendesak agar DAS di Kota Padang dapat tertata dengan lebih baik dan risiko bencana dapat diminimalkan.
Selain itu, Fadly Amran menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan hunian sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Namun, pembangunan rumah permanen masih terkendala biaya meskipun lahan telah tersedia.
“Bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya, kami telah menyiapkan hunian sementara. Untuk pembangunan rumah permanen tanahnya sudah ada namun terkendala biaya pembangunan. Untuk itu kami mohon dukungan dari Komisi V DPR RI,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang juga memberikan apresiasi kepada kementerian terkait serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V atas dukungan penanganan pascabencana.
Upaya yang telah dilakukan di antaranya penataan sempadan sungai, perbaikan intake, dan pembersihan sedimen lumpur yang terbawa arus banjir.
BWS Sumatera V turut memaparkan langkah-langkah penanganan lanjutan, termasuk penurunan alat berat serta pemasangan batu boulder untuk memperkuat bantaran sungai yang mengalami kerusakan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah kerusakan lanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan sungai terhadap potensi banjir berikutnya.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ini diharapkan menjadi langkah percepatan penanganan DAS dan infrastruktur sungai di Kota Padang, termasuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga teknis dalam merespons dampak bencana hidrometeorologi yang kian meningkat.(*)
Editor : Heri Sugiarto