Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi BPDAS Agam Kuantan Kemenhut Anton Sudarwo mengatakan, khusus di kawasan kerjanya ada 15 DAS yang terdampak.
Ke-15 DAS itu meliputi banyak kabupaten dan kota yang masih di dalam naungan BPDAS Agam Kuantan.
Menurut Anton, upaya revitalisasi DAS bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya dengan penanaman pohon. Namun, butuh waktu lama untuk memperbaiki kualitas DAS agar kembali ke kondisi awal.
Cara lainnya bisa dilakukan dengan pembangunan dam buatan. Tujuannya untuk mengontrol air yang turun ketika ada hujan dengan intensitas tinggi. “Pembuatan dam itu kewenangan Kementerian PU,” jelasnya.
Anton mengatakan, karakteristik tanah di hulu DAS Kuranji 90 persen kambisol. Ciri khasnya adalah berpasir. Tanah kambisol lebih cepat menyerap air.
Tetapi ketika ada hujan dengan intensitas yang tinggi, mudah longsor. “Tanah kambisol ini istilahnya tanah muda,” katanya.
Dia menjelaskan di kawasan hulu sungainya semula selebar sekitar 15 meter. Setelah ada banjir bandang beberapa hari lalu, lebarnya bertambah jadi 150 meter.
Otomatis tanaman yang ada di sisi kanan dan kiri sungai terbawa longsoran sampai ke permukiman masyarakat. Sementara itu, bencana hidrometereologi yang melanda Kota Padang dan Sumbar memberikan dampak luar biasa.
Salah satunya disinyalir karena cukup padatnya penduduk tinggal di sempadan sungai di sepanjang DAS Kuranji dan Lubukminturun, Kota Padang.
DAS Kuranji mengakibatkan sejumlah titik yang masuk dalam sempadan sungai paling parah terkena bencana tersebut. Seperti di Gunung Nago, Kecamatan Pauh, serta Tabing Banda Gadang dan Kampunglapai, Kecamatan Nanggalo.
Kemudian DAS Batang Lubukminturun juga membuat beberapa titik porak poranda dihantam banjir bandang. Seperti di Perumahan Lumin Park di Koto Panjang dan Gadung di Kecamatan Kototangah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menetapkan sempadan sungai merupakan kawasan lindung karena kawasan sempadan sungai berfungsi untuk meminimalisir banjir dan mencegah erosi tanah.
Dalam regulasi itu disebutkan, untuk sungai besar di luar kawasan perkotaan, garis sempadan minimal berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan sungai. Untuk sungai di kawasan perkotaan, minimal 50 meter dari tepi kiri dan kanan.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Kehutanan Kementrian Kehutanan Thomas Nifinluri menghimbau agar warga menetralisir wilayah sempadan sungai.
Otoritas yang bertanggung jawab dalam penyelamatan masyarakat, upaya rekontruksi dan perbaikannya berada di pemerintah daerah.
Guna memitigasi dan melakukan pencegahan agar keselamatan manusia menjadi prioritas dan korban bisa diminimalisir, tekannya pemerintah daerah bisa melakukan relokasi warga di sepanjang sempadan sungai.
”Mitigasi dan pencegahan bisa kita lakukan dengan pembelajaran beberapa dekade terakhir, kapan perlu dilihat dari sejarahnya, apakah sempadan sungai ini rawan atau tidak. Jika rawan, sempadan sungai harus dinetralisir sebagai bagian dari upaya penyelamatan,” ucapnya saat menyambangi Tabiang Bandang Gadang, Selasa (10/12)
Komnas HAM Dalami Bencana
Terpisah, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan lembaga tersebut tengah mendalami penyebab bencana hidrometeorologi yang melanda dan menewaskan ratusan korban jiwa di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
“Komnas HAM sedang melakukan pengamatan situasi untuk mendalami faktor-faktor penyebab bencana,” katanya, kemarin.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat menyelenggarakan doa bersama dalam rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia serta refleksi atas bencana ekologis yang melanda tiga provinsi di Sumatera.
Ia mengatakan Komnas HAM juga akan mempelajari dan mendalami dampak bencana serta langkah-langkah pemerintah daerah dalam menangani bencana di Sumbar.
Komnas HAM ingin memastikan para penyintas ditangani dengan sebaik-baiknya tanpa sedikit pun mengabaikan prinsip HAM.
Sementara itu, untuk jangka panjang Komnas HAM mendorong pemerintah untuk mengoreksi berbagai kebijakan terkait kawasan hutan dan lingkungan yang dinilai memberi kontribusi langsung terhadap parahnya bencana ekologis di wilayah Sumatera.
Ia mengatakan penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana alam perlu melibatkan elemen-elemen masyarakat, termasuk para pemeluk agama yang berbeda-beda latar belakang.
Komnas HAM menilai bencana yang terjadi harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial antarkelompok masyarakat.
“Bencana ekologis tidak pernah memilih korban, apakah suku, ras apalagi agama tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi semua pihak karena tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung sejumlah kegiatan yang dilakukan Komnas HAM dalam memperingati Hari HAM Sedunia, di antaranya penyerahan bantuan, pengamatan situasi, doa bersama, serta koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait.
“Tema Hari HAM Sedunia tahun ini sangat relevan dengan situasi hari ini. Warga yang terdampak bencana kehilangan hak-hak dasar mereka. Bukan hanya sandang, pangan dan papan tetapi juga hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan lainnya,” ujar dia.
Akses di Solok Mulai Terbuka
Sementara itu, akses utama di Jorong Batuputiah, Nagari Alahanpanjang, Kecamatan Lembahgumanti, Kabupaten Solok, yang terputus akibat longsor pada 28 November 2025 mulai tersambung kembali.
Warga bersama TNI, Polri, serta pegawai pemerintah setempat bergotong-royong membuka kembali jalur tersebut. Longsor sebelumnya merusak badan jalan sepanjang sekitar 30 meter, menyulitkan distribusi barang dan aktivitas harian warga.
Proses perbaikan semakin terbantu setelah seorang warga menyumbangkan alat berat beserta biaya operasionalnya.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras bersama, kendaraan roda dua sudah bisa melewati jalan ini. Mudah-mudahan besok roda empat bisa lewat,” ujar Camat Lembah Gumanti Andi Sofiani kepada Padang Ekspres. Upaya pemulihan dilakukan dengan menimbun material, memperkuat tebing, dan membentuk ulang badan jalan yang tergerus longsor.
Hingga kemarin sore, pekerjaan masih berlanjut untuk memastikan jalur benar-benar aman dilewati kendaraan.
Di sisi lain, salah satu titik terdampak banjir bandang di Kota Padang adalah kompleks perumahan Griya Permata II Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo. Aktivis masyarakat masih lumpuh. Namun, bantuan sudah datang.
Pantauan Jawa Pos, bantuan yang masuk dikumpulkan di rumah warga. Distribusi bantuan dilakukan dengan skema warga bantu warga. Seluruh bantuan yang diterima dikumpulkan dan dibagikan oleh warga sendiri.
Bantuan itu antara lain berupa beras kemasan 5 kg, biskuit, susu bayi, air mineral, dan makanan siap santap. Ada pula karpet untuk alas tidur dari Kementerian Kehutanan (Kemehut).
Defri Yanto, koordinator warga, mengatakan bahwa sejatinya sudah ada dapur umum. Namun, dapur umum tidak akan berjalan lama. “Sementara perkiraan kami, kondisi bisa kembali normal sampai Februari tahun depan,” jelasnya.
Yanto mengatakan, pembagian bantuan berjalan normal. Dia menegaskan warga tidak perlu menyerahkan kartu keluarga (KK) untuk pendataan.
“Karena air masuk sampai rumah,” katanya. Warga cukup didata gang dan nomor rumah masing-masing. (jpg/yud/ant)
Editor : Novitri Selvia