Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, Didi Aryadi, saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Semester II Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aiepacah, Rabu (17/12).
“Waktu tidak banyak lagi. Optimalkan waktu efektif yang masih ada ini untuk mengejar target realisasi sesuai dengan yang tertuang di APBD,” kata Didi Aryadi.
Rapat evaluasi dan koordinasi tersebut diikuti oleh seluruh OPD serta camat se-Kota Padang. Dalam kesempatan itu, Didi Aryadi juga mengingatkan pentingnya seluruh OPD tetap berpedoman pada koridor aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci agar setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sekadar menyerap anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Padang.
“Kita ingin setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus sesuai aturan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut digelar oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kota Padang. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Elvira, memaparkan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah OPD hingga 30 November 2025.
Elvira menyebutkan, terdapat lima OPD dengan capaian realisasi PAD tertinggi. Posisi pertama ditempati oleh Dinas Pariwisata dengan realisasi PAD sebesar Rp879.488.523 dari target Rp600.000.000 atau mencapai 146,58 persen.
Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berada di posisi kedua dengan persentase capaian 124,90 persen. Dari target PAD Rp110.000.000, OPD tersebut telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp137.386.800.
Di peringkat ketiga terdapat Dinas Pemadam Kebakaran dengan realisasi PAD Rp51.000.000 dari target Rp50.000.000 atau mencapai 102 persen. Sementara itu, posisi keempat ditempati Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan capaian PAD Rp869.805.000 dari target Rp900.000.000 atau sebesar 96,65 persen.
Adapun posisi kelima diduduki oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dengan realisasi PAD sebesar Rp667.665.481.335 dari target Rp695.963.731.133 atau mencapai 95,95 persen.
“Itu data yang kami kumpulkan sampai 30 November 2025. Tentunya OPD lain juga kami yakin telah meningkatkan capaiannya sejak awal Desember lalu,” ujar Elvira.
Selain realisasi pendapatan, Elvira juga memaparkan lima OPD dengan realisasi belanja daerah tertinggi hingga akhir November 2025. Pada posisi pertama terdapat Sekretariat DPRD dengan realisasi belanja sebesar Rp71.006.483.199 dari anggaran Rp82.370.106.567 atau 86,28 persen.
Posisi kedua ditempati oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan realisasi belanja Rp14.759.680.963 dari anggaran Rp17.649.837.832 atau 83,63 persen. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada di peringkat ketiga dengan realisasi Rp13.001.162.911 dari anggaran Rp15.614.199.886 atau 83,26 persen.
Di posisi keempat terdapat Inspektorat dengan realisasi belanja Rp19.988.818.823 dari anggaran Rp24.160.468.835 atau 82,73 persen. Sementara itu, Kecamatan Koto Tangah berada di urutan kelima dengan realisasi belanja Rp36.443.658.596 dari anggaran Rp44.648.750.862 atau 81,62 persen.
“Sesuai arahan Pak Asisten, tentu sisa waktu di Desember ini harus dioptimalkan untuk memastikan belanja daerah dapat lebih maksimal sesuai dengan apa yang sudah disusun di APBD,” ujar Elvira.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemko Padang berharap seluruh OPD dapat mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah, agar target APBD 2025 dapat tercapai secara optimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. (*)
Editor : Adetio Purtama