Rakor ini dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta bupati dan wali kota se-Sumbar. Fadly menyebut, total kebutuhan penanganan rehab-rekon pascabencana mencapai Rp5,5 triliun.
Estimasi Kerusakan dan Kebutuhan Anggaran
Fadly Amran menjelaskan, peningkatan anggaran dipicu masuknya program pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai (DAS) sebagai langkah mitigasi bencana berkelanjutan.
“Berdasarkan hasil diskusi bersama tenaga ahli, total kerusakan dan kerugian tercatat sekitar Rp5,5 triliun, dengan rincian sektor perumahan Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor Rp140 miliar,” ujar Fadly.
Kerusakan yang terjadi mencakup:
-
Rumah: 556 rusak berat, 2.207 rusak sedang, 2.934 rusak ringan
-
Infrastruktur vital: 31 unit rumah, 13 jembatan, sekitar 74.000 meter jalan, 22 bendungan
-
Gedung pemerintahan: 5 unit
-
Fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, irigasi, drainase, sistem air bersih, pertanian, dan perikanan
Dampak terhadap Warga Kota Padang
Bencana hidrometeorologi berdampak pada 67.563 jiwa. Untuk penyediaan Hunian Tetap (Huntap), Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lokasi di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh.
“Total kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit rumah, meningkat dari sebelumnya 500 unit. Tambahan 300 unit ini untuk rumah yang harus direlokasi dari bibir sungai,” tambah Fadly.
Finalisasi Dokumen R3P dan Dukungan BNPB
Sestama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mendukung rehab-rekon bagi daerah terdampak ke kementerian terkait,” ujarnya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan pascabencana di Sumbar, khususnya Kota Padang, sehingga pemulihan infrastruktur dan kesejahteraan warga terdampak dapat berlangsung efektif.(*)
Editor : Heri Sugiarto