PADEK.JAWAPOS.COM-Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027 di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Selasa (31/3/2026).
Forum ini menjadi agenda strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kota Padang dengan melibatkan perangkat daerah, DPRD, serta unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa tahun 2027 akan menjadi periode penuh tantangan, terutama terkait pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyampaikan bahwa efisiensi anggaran harus lebih diperkuat agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah ketentuan undang-undang yang mengharuskan belanja pegawai tidak melebihi 30 persen pada November 2027.
Sementara itu, kondisi terkini menunjukkan belanja pegawai Kota Padang masih berada pada kisaran 47 persen.
Perbedaan tersebut, kata Maigus, memerlukan langkah konkret dan upaya besar untuk menyesuaikannya.
Selain persoalan efisiensi belanja pegawai, Maigus Nasir juga menyoroti dampak bencana yang baru-baru ini terjadi. Kebutuhan anggaran penanganan pascabencana mencapai angka signifikan sehingga menambah tekanan terhadap struktur APBD Kota Padang.
"Penyesuaian anggaran bukan perkara mudah, sebab penurunan porsi belanja pegawai dari 47 persen menjadi 30 persen memerlukan dukungan lintas pemerintah dan berpotensi menimbulkan risiko sosial," katanya.
Maigus menegaskan bahwa pemerintah kota membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menghadapi tekanan fiskal tersebut.
Ia memastikan langkah advokasi dan komunikasi akan dilakukan agar dukungan anggaran dapat diberikan sesuai kebutuhan.
“Kita harus meyakinkan pemerintah pusat dan provinsi untuk memberikan support terhadap kondisi ini,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Maigus Nasir menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, dan semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan fiskal tahun-tahun mendatang. Ia berharap semua pemangku kepentingan berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi belanja dan produktivitas daerah.(*)
Editor : Heri Sugiarto