PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Kota Padang menggelar workshop untuk meningkatkan kompetensi operator Anak Tidak Sekolah (ATS), di Ruang Suhaimi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada Kamis, 21 Mei 2026,
Kegiatan yang dibuka Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir tersebut bagian dari komitmen pemko dalam menuntaskan persoalan anak putus sekolah.
Workshop diikuti operator ATS dari 104 kelurahan, serta Tim Pencegahan dan Penanggulangan ATS Disdikbud.
"Workshop ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemko Padang untuk memperkuat pengendalian ATS dan menuju target zero ATS pada 2029," ujar Maigus Nasir.
Berdasarkan data Disdikbud, tahun 2026 ini jumlah Anak Tidak Sekolah di Kota Padang tercatat sebanyak 6.615 orang, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 7.178 anak.
Tren penurunan ini dinilai positif, namun pemerintah menegaskan bahwa percepatan penanganan harus dilakukan hingga ke lini paling bawah.
Menurut Maigus, ATS merupakan perhatian serius di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran karena pendidikan adalah prioritas utama yang tercermin melalui Program Unggulan Padang Juara dan Smart Surau.
“Pendidikan harus menjadi prioritas utama karena setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Maigus Nasir.
Operator ATS diminta tidak hanya bertugas melakukan pendataan, tapi juga mampu memberikan pemahaman kepada keluarga agar anak tetap melanjutkan pendidikan.
Pemko Padang menekankan bahwa penanganan ATS membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintahan, mulai dari camat, lurah, hingga RT/RW.
Mereka diminta aktif melakukan pendataan, mendeteksi kendala yang dialami keluarga, sekaligus memberikan edukasi terkait pentingnya sekolah.
Dengan pelatihan ini, operator ATS kelurahan diharapkan mampu membawa pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya administratif tetapi juga persuasif kepada masyarakat.
Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai intervensi pendidikan.
Mulai dari bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, hingga penyediaan jalur pendidikan formal dan nonformal.
“Kami meminta masyarakat segera melaporkan kepada lurah apabila terdapat anak yang ingin sekolah namun terkendala biaya, agar pemerintah dapat mencarikan solusi secepat mungkin,” ungkap Yopi Krislova.
Dengan penguatan kompetensi operator ATS dan sinergi lintas sektor, Pemko Padang optimistis target zero ATS pada 2029 dapat tercapai.(*)
Editor : Heri Sugiarto