PADEK.JAWAPOS.COM-Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota (Pemko) Padang terhadap penguatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Komitmen tersebut disampaikan Fadly Amran saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi itu turut dihadiri unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar mengungkap sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan di lapangan.
Modus tersebut antara lain penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki kendaraan yang telah dimodifikasi, pengisian BBM secara berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak karena berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
Fadly Amran menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu terus diperkuat mengingat dalam beberapa pekan terakhir antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk di Kota Padang, sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Menurutnya, berbagai celah penyalahgunaan harus segera ditutup melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan sistem pengawasan yang lebih efektif.
"Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi," ujar Fadly Amran.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang konsisten akan membantu menjaga ketersediaan BBM subsidi sekaligus mengurangi potensi antrean panjang di SPBU.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan bahwa subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama seluruh unsur terkait meningkatkan koordinasi dan pengawasan di lapangan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
"Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait," kata Mahyeldi.
Sementara itu Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sejauh ini berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan berkurangnya praktik penyaluran BBM kepada pihak yang tidak berhak.
Untuk memperkuat pengawasan, BPH Migas saat ini tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau One Time Password (OTP) pada QR Code.
"BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan," ujar Chrisnawan.
Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumatera Barat berada dalam kondisi aman.
Ia menyebutkan bahwa setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi mengalami penurunan signifikan. Dampaknya, antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
"Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak," katanya.
Melalui Rakor tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.(*)
Editor : Heri Sugiarto