PADEK.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang rampung pada 2026. Sedangkan pembangunan hunian tetap (Huntap) selesai pada 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Turut mendampingi Maigus Nasir dalam rapat tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang serta Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah masih jauh dari target sehingga perlu dipercepat agar masyarakat terdampak segera menerima haknya.
"Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya," ujar Suharyanto.
Selain percepatan penyaluran bantuan, BNPB juga mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit karena besaran bantuan saat ini dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak.
Sambil menunggu keputusan tersebut, Suharyanto menegaskan pembangunan Huntap harus tetap berjalan.
BNPB juga siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah.
"Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar," katanya.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas Pemko Padang agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak.
"Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat," kata Maigus.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menyampaikan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan.
Pemko Padang juga telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan sebagai calon penerima bantuan tahap berikutnya. Selain itu, 23 unit Huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Hendri mengungkapkan kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Ia menambahkan, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi saat ini telah berjalan. Sementara pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026.
"Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027," ujar Hendri.(*)
Editor : Heri Sugiarto