PADEK.JAWAPOS.COM – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang memperkuat nilai toleransi dan kerukunan melalui dialog, kolaborasi, serta penyelenggaraan Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival) pada peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Agustus mendatang.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan ini membahas hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus langkah memperkuat harmoni sosial di Kota Padang.
Audiensi dihadiri Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute Kasyfil Aziz, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis, serta perwakilan Bappeda dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Fadly Amran mengatakan Kota Padang merupakan daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai etnis, termasuk Tionghoa, India, dan beragam suku di Indonesia. Menurutnya, keberagaman harus dijaga melalui komunikasi dan penyelesaian persoalan secara damai.
"Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama," ujar Fadly.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemko Padang akan menghadirkan Padang Harmony Festival sebagai salah satu agenda utama HJK Padang ke-357.
"Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Padang juga terus meningkat," katanya.
Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, mengapresiasi perkembangan Kota Padang dalam membangun toleransi, terutama dalam satu hingga dua tahun terakhir.
Menurutnya, komitmen kepala daerah terlihat dari berbagai pernyataan maupun kunjungan langsung kepada kelompok-kelompok minoritas.
"Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain," ujar Ikhsan.
Ia menjelaskan, penilaian Indeks Kota Toleran tidak hanya melihat peran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan seluruh ekosistem kota sehingga kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil menjadi faktor penting.
Menurut Ikhsan, capaian Kota Padang juga menunjukkan tren positif.
"Kota Padang saat ini telah beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah. Kini Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang perlu terus diperkuat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua FKUB Kota Padang Prof. Salmadanis mendorong lahirnya regulasi atau peraturan daerah yang bersifat inklusif sebagai dasar memperkuat kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.
"Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang," kata Salmadanis.(*)
Editor : Heri Sugiarto