PADEK.JAWAPOS.COM – Warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, meminta pemerintah segera merelokasi mereka ke lokasi yang lebih tinggi dan layak setelah kawasan tersebut terdampak banjir akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Senin (3/8/2026).
Permintaan tersebut disampaikan warga karena merasa tidak aman dan mengalami trauma untuk kembali mendiami kawasan yang dinilai rawan bencana.
Wilayah tersebut mencakup sekitar 40 kepala keluarga (KK) dengan 30 rumah.
Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Adenan Syahputra Antoni, meminta Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera mencarikan lokasi yang lebih aman bagi warga.
Baca Juga: Diperparah Banjir 3 Agustus, Jembatan di Kelurahan Gunung Sarik Direkonstruksi Rp8,8 Miliar
"Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya," ungkap Adenan.
Dua Opsi Hunian Tetap
Menanggapi permintaan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan Pemko Padang berkomitmen menyediakan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Fadly di sela-sela penyaluran bantuan dari Pemko Padang dan Pemerintah Pusat di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026).
Baca Juga: BomRun 2026 Padang: Peserta Naik Hampir 100 Persen, UMKM Kuliner Ikut Terdampak
Pemko Padang menyiapkan dua opsi relokasi permanen bagi warga terdampak.
Opsi pertama adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap) mandiri. Bagi warga yang memiliki alternatif lahan pribadi atau lahan kaum, termasuk tanah niniak mamak, Pemko Padang akan memfasilitasi pembangunan Huntap dengan mengusulkan anggarannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Opsi kedua adalah penempatan warga di Huntap pemerintah. Bagi masyarakat yang tidak memiliki pilihan lahan, Pemko Padang siap menempatkan mereka di tiga lokasi Huntap resmi yang telah disediakan pemerintah, yakni Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
Fadly mengatakan warga yang memiliki alternatif lahan bersama niniak mamak dapat mengajukan pembangunan Huntap di lahan tersebut melalui dukungan anggaran BNPB. Terpenting, lokasinya aman bagi warga.
"Saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada huntara (hunian sementara), tapi beberapa memilih untuk membangun huntap (hunian tetap) di daerah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya. Jadi Alhamdulillah kita senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali," kata Fadly.
Menurut Fadly, relokasi juga terbuka bagi masyarakat di wilayah lain yang terdampak bencana dan merasa tinggal di kawasan rawan.
Baca Juga: Padang Gastronomy Market di Kota Tua Ramai, Pengunjung Buru Kuliner Tradisional
"Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi," ujarnya.
Fadly menegaskan pemerintah akan mencarikan solusi berdasarkan kondisi kepemilikan lahan warga.
"Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan. Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota," katanya.
Bantuan Rp540 Juta dan Logistik
Selain menyiapkan opsi relokasi, Pemko Padang bersama Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak di Lapau Munggu.
Baca Juga: Curanmor Nanggalo Terungkap, Pelat Motor Curian Dibuang ke Septic Tank
Bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Padang diberikan sebesar Rp2 juta per rumah dengan total anggaran Rp540 juta.
Bantuan tersebut diberikan kepada 270 rumah terdampak yang tersebar di empat kecamatan: Kecamatan Kuranji sebanyak 191 rumah, Nanggalo 45 rumah, Koto Tangah 24 rumah, dan Padang Utara 10 rumah.
"Masing-masing rumah menerima bantuan sebesar Rp2 juta, sehingga total bantuan mencapai Rp540 juta yang bersumber dari APBD Kota Padang," kata Fadly.
Bantuan dari BNPB berupa sembako yang terdiri dari beras, gula, roti, dan kebutuhan lainnya, serta higiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat, dan alat kebersihan.
Sementara itu, bantuan dari Wakil Presiden berupa peralatan kebersihan, antara lain sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, wepol, dan sabun.
Pemko Padang mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri menetap di kawasan yang rawan bencana berulang. Pemerintah kota menyatakan telah menyiapkan solusi konkret melalui opsi relokasi dan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.(*)
Editor : Heri Sugiarto