PADEK.JAWAPOS.COM — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) memperkuat transformasi layanan hukum agar semakin cepat, efisien, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat pada momentum Hari Pengayoman ke-81.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumbar, Rabu (19/8/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak.”
Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, yang bertindak sebagai inspektur upacara, menegaskan bahwa transformasi kelembagaan harus menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan institusi hukum tidak cukup diukur dari jumlah regulasi yang diterbitkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Bagi saya, peringatan ini bukan sekadar tentang perjalanan sebuah institusi. Ini adalah momentum untuk kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar: Untuk siapa kita bekerja? Dan jawabannya jelas. Kita bekerja untuk masyarakat. Kita bekerja untuk bangsa dan negara,” kata Alpius saat membacakan amanat upacara.
Kemenkum Sumbar Dorong Layanan Hukum Lebih Efisien
Alpius mengatakan, perubahan struktur organisasi yang telah dilalui Kemenkum harus diikuti dengan pembenahan cara kerja. Transformasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan responsif terhadap masyarakat.
Upaya itu dilakukan melalui pemangkasan birokrasi yang berbelit, percepatan pengambilan keputusan dengan memanfaatkan teknologi dan data, serta penguatan budaya kerja PASTI Ada Solusi di seluruh jajaran.
Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital diharapkan tidak hanya menjadi perubahan sistem kerja internal, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Penghargaan JDIH Jadi Bukti Kinerja Daerah
Selain menegaskan agenda transformasi layanan, peringatan Hari Pengayoman ke-81 juga menjadi momentum pemberian penghargaan atas kinerja pengelolaan dokumen dan reformasi hukum di Sumatera Barat.
Dalam kegiatan tersebut diserahkan penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-2.HN.03.05 Tahun 2026 tertanggal 26 Mei 2026.
DPRD Provinsi Sumatera Barat meraih peringkat IV tingkat DPRD Provinsi dengan predikat AA dan nilai 89. Pemerintah Kota Padang menempati peringkat V tingkat pemerintah kota dengan predikat AA dan nilai 99, sedangkan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman berada di peringkat VII tingkat pemerintah kabupaten dengan predikat AA dan nilai sempurna 100.
Untuk tingkat regional Sumatera Barat, Padangpariaman menempati peringkat pertama JDIH dengan predikat AA dan nilai 100. Posisi kedua ditempati Pemerintah Kota Padang dengan nilai 99, disusul Kota Bukittinggi di peringkat ketiga dengan nilai 95.
Tiga Daerah Raih Nilai Sempurna Reformasi Hukum
Apresiasi juga diberikan melalui Piagam Penghargaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026. Dari 20 pemerintah daerah yang dinilai di Sumatera Barat, tiga daerah meraih predikat AA dengan nilai sempurna 100.
Ketiga daerah tersebut yakni Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kota Bukittinggi, dan Pemerintah Kabupaten Tanahdatar.
Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan reformasi hukum di daerah sekaligus menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola hukum.
Peringatan Hari Pengayoman ke-81 turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran undangan. Kegiatan tersebut juga diwarnai ungkapan empati dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).(*)
Editor : Hendra Efison