Fadly Amran Sebut Air Bersih Padang Sedang Darurat, SPAM Gunung Pangilun Harus Jalan

Heri Sugiarto • Dipublikasikan Rabu, 16 September 2026 | 16:44 WIB
Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa di Kantor BPBPK Sumbar. (Foto: Diskominfo)
Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa di Kantor BPBPK Sumbar. (Foto: Diskominfo)

PADEK.JAWAPOS.COM — Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar), Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).

Audiensi tersebut membahas percepatan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan air bersih, pengelolaan sampah, serta pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.

Pertemuan juga membahas keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran menyampaikan kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menemukan titik terang.

Ia berharap pengembangan SPAM tersebut dapat diperluas hingga sambungan rumah sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan, khususnya Kecamatan Pauh dan Kuranji.

“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.

SPAM Gunung Pangilun Terkendala Lahan

Selain SPAM Unand, Fadly Amran menyoroti keterbatasan lahan untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun.

Dari kebutuhan lahan sekitar 13.000 meter persegi, lahan yang tersedia saat ini baru mencapai 8.175 meter persegi. Karena itu, diperlukan solusi teknis agar pembangunan SPAM tersebut tetap dapat direalisasikan.

“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” kata Fadly.

Maria Doeni Isa mengatakan BPBPK Sumbar akan menguji kelayakan teknis lahan seluas 8.175 meter persegi yang tersedia untuk mengoptimalkan pembangunan SPAM Gunung Pangilun.

Pembangunan tersebut didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.

SPAM Unand Ditargetkan Dibangun 2027-2028

Untuk SPAM Unand, BPBPK Sumbar menargetkan detail engineering design (DED) hingga sambungan rumah rampung pada awal Januari 2027.

Setelah DED rampung, proses lelang ditargetkan dapat dilakukan pada Maret 2027. Pembangunan kemudian direncanakan berlangsung sepanjang 2027 hingga 2028.

Fadly Dorong Percepatan TPST RDF

Dalam audiensi tersebut, Fadly Amran juga meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.

Menurut Fadly, RDF menjadi pilihan untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan bahan bakar alternatif. Keberadaan industri semen di Padang juga dinilai dapat mendukung pemanfaatan hasil olahan RDF sebagai bahan bakar alternatif.

“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” ujarnya.

Maria menyebut dukungan untuk TPST/RDF akan dilanjutkan melalui review DED yang disesuaikan dengan kondisi lahan yang telah ditetapkan.

Pemulihan Infrastruktur Terdampak Banjir

Pembahasan juga mencakup penanganan kawasan yang terdampak banjir dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Maria Doeni Isa menjelaskan, DED untuk kawasan terdampak banjir diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia menekankan seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum proses lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat.

“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” ujar Maria.

Audiensi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal. (*)

Editor : Heri Sugiarto
SPAM Padang SPAM Gunung Pangilun TPST RDF Padang fadly amran BPBPK Sumbar