PADEK.JAWAPOS.COM-Cindua takacau, garobak ilang. Begitu betul yang dirasakan masyarakat Nagari Katapiang, Kabupaten Padangpariaman.
Sudah bersiap-siap menjadi tuan rumah Pekan Kebudayaan Daerah, ternyata kegiatan itu mendadak dibatalkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat. Alasannya karena tidak boleh menggunakan APBD. Benarkah begitu?
Batalnya Pekan Kebudayaan Daerah yang akan dilaksanakan di Nagari Katapiang, Kecamatan Batanganai, ramai diperbincangkan di media sosial. Terutama oleh masyarakat nagari tersebut.
Bahkan terdapat video musyawarah niniak mamak yang dialognya berisi kekesalan akan keputusan sepihak dari Pemkab Padangpariaman itu.
Mereka merasa tidak saja mempermalukan niniak mamak, pembatalan Pekan Kebudayaan Daerah di Nagari Katapiang benar-benar mencoreng wajah anak nagari.
Bagaimana tidak, mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Undangan sudah tersebar luas. Para perantau sudah banyak yang memesan tiket pulang, bahkan sudah pulang. Termasuk tamu dari Malaysia pun dikabarkan ada yang sudah datang.
Untuk diketahui, Pemkab Padangpariaman sebelumnya mencanangkan program 100 festival pada Rabu (11/6). Untuk kegiatan pertamanya ditetapkan di Nagari Katapiang pada Kamis-Sabtu (10-12/7). Namun, kegiatan itu dikabarkan dibatalkan Bupati Padangpariaman pada Kamis malam (3/7).
Tokoh terkemuka di Nagari Katapiang Bahrum Hikmah Rangkayo Rajo Sampono membenarkan kekecewaan masyarakat di nagarinya. Namun, semua itu katanya sudah mereda, setelah dilakukan musyawarah.
“Itu kan karena emosi sesaat (keinginan menggugat Bupati Padangpariaman secara adat, red). Bahkan ada yang mau demo ke kantor bupati. Tapi semua sudah kami diselesaikan dalam musyawarah,” ujar tokoh masyarakat yang akrab disapa Rangkayo Rajo ini.
Bahrum menegaskan, nagarinya tidak pernah meminta jadi tuan rumah Pekan Kebudayaan Daerah tersebut. “Itukan pemerintah daerah yang menetapkan nagari kami menjadi tempat festival kebudayaan pertama dari 100 festival yang mereka canangkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, alasan Pemkab Padangpariaman membatalkan Pekan Kebudayaan Daerah di Nagari Katapiang dengan alasan anggaran.
Menurutnya, apapun alasan Pemkab Padangpariaman sangat sulit diterima anak Nagari Katapiang. Seakan mereka yang bersalah kegiatan itu diadakan. Padahal, sambungnya, Nagari Katapiang tidak pernah meminta ditunjuk jadi tuan rumah.
“Jadi, kenapa nagari kami ditetapkan sebagai tuan rumah. Kami tidak meminta. Memangnya dinas terkait tidak koordinasi dengan bupatinya sebelum penetapan kegiatan ini. Kalau begitu kenapa ditetapkan bahkan persiapan sudah berlangsung panjang,” tegas Bahrum.
Namun, ia tidak mau berpanjang-panjang terkait masalah pembatalan pekan kebudayaan tersebut. Sekarang, pihaknya fokus agar kegiatan tetap dilanjutkan. Hanya saja, namanya diubah dari Pekan Kebudayaan Daerah menjadi Pekan Kebudayaan Nagari Katapiang.
“Anak Nagari Katapiang ini jelas jantannya. Dan kami akan tetap melaksanakan dengan cara badoncek (patungan). Sebab ini demi nama nagari kami,” tegas tokoh masyarakat yang dikenal dekat dengan Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis ini.
Ke depan, sambungnya, jika Pemkab Padangpariaman ingin mengadakan kegiatan di Nagari Katapiang dan melibatkan dirinya, ia akan bertanya betul kejelasannya. “Ini baruak jantan atau baruak batino. Kami tidak ingin seperti yang sekarang. Kalau sekarang ini namanya baruak batino,” tukasnya.
Bupati Salahkan Koordinasi Disdikbud
Meyikapi terkait pembatalan pekan kebudayaan di Nagari Katapiang tersebut, John Kenedy Azis (JKA) menyampaikan sejumlah penjelasan yang hampir serupa dengan mengatakan keputusannya dilandasi dua pertimbangan. Pertama menyangkut Inpres No 1 Tahun 2025.
“Di sini jelas, persoalan efisiensi ini dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia. Untuk itu, Pemkab Padangpariaman juga harus mengacu pada apa yang sudah ditetapkan oleh Presiden ini,” katanya.
Katanya, anggaran yang dipakai untuk Pekan Kebudayaan Daerah Ke-1 sangat besar, yakni Rp 200 juta. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan tuntutan efisiensi pada Inpres dimaksud.
“Kami tidak mau ada pandangan bahwa di tengah efisiensi ini, kita masih juga mengambur-amburkan anggaran sebesar ini,” sebutnya.
JKA pun menyalahkan Disdikbud Padangpariaman yang tidak berkoordinasi baik antara Bidang Kebudayaan dengan pimpinannya.
“Acara ini sedianya dikelola oleh Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan. Namun, pihak tersebut tidak berkoordinasi dengan pimpinannya. Ini yang sedang kita benahi,” sebutnya.
Baca Juga: Pemerintah Terapkan LPG 3 Kg Satu Harga Nasional, Daerah Distribusi Diperluas
“Selain itu, dalam penyelenggaraan festival yang sudah-sudah, tidak menyertakan APBD yang ada di pemda. Dana Festival itu didapatkan dari dukungan para sponsor, perantau dan masyarakat, serta dari nagari,” sambung JKA.
Jangan sampai, katanya nagari-nagari lain menjadi cemburu karena ada kegiatan yang menggelontorkan APBD sedemikian besar di salah satu nagari saja. “Kita punya 103 nagari. Semua harus kita perlakukan sama,” katanya.
Di sisi lain, JKA menekankan bahwa apa yang sudah dipersiapkan oleh para seniman yang sedianya akan tampil pada Pekan Kebudayaan Daerah 1 akan tetap diberi wadah.
“Kami akan alihkan ke format yang lain, dan langsung dikoordinir bersama pemerintah nagari tanpa melibatkan dinas,” ungkapnya.
“Ada acara baru nanti yang akan mengakomodir persiapan penampilan yang sudah dilaksanakan sekarang oleh para seniman kita,” katanya.
“Dinas akan kita evaluasi dulu. Sementara, semangat berkesenian juga tak boleh padam. Karena kita sudah berkomitmen untuk mendukung kesenian,” tekannya.
Tentang kapan acara baru yang dimaksud, selanjutnya akan tergantung pada stakeholder kegiatan nantinya di tingkat nagari. “Kami yakin, nagari (Katapiang) bisa, karena dukungan dari berbagai tokoh sudah jelas untuk kemajuan kesenian di Katapiang,” tukas JKA.
Mahatma: Ini Kekerasan Simbolik
Pegiat kebudayaan Sumbar Mahatma Muhammad turut menyoroti terkait pembatalan Pekan Kebudayaan Daerah di Nagari Katapiang. Menurutnya, kabar itu benar-benar menyakiti hati banyak pihak. Terutama masyarakat Nagari Katapiang dan pegiat kebudayaan atau sanggar seni yang terlibat.
Katanya, pekan kebudayaan daerah yang sudah dipersiapkan lama, tentunya sudah memakan waktu sejumlah pegiat seni budaya serta masyarakat.
“Kasihan kita, orang-orang sanggar sudah lama latihan mempersiapkan diri. Masyarakat juga sudah gotong-royong mempersiapkan lokasi,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Hatma mengaku sudah mendapat kabar itu sejak Sabtu (5/7). Katanya, alasan pembatalan pekan kebudayaan itu tidaklah logis.
Yakni menyangkut tidak boleh menggunakan anggaran daerah. “Kalau tidak boleh pakai anggaran, kenapa dicetus kegiatan ini?” tanyanya heran.
“Jadi, pembatalan ini bentuk ketidakadilan yang telanjang, kealpaan institusional yang serius, dan kekerasan simbolik terhadap martabat para pelaku budaya,” sambung Hatma dengan tegas.
Anak nagari Batanganai ini pun mengungkapkan, beragam spekulasi sudah bermunculan karena pembatalan pekan kebudayaan di titik mendekati pelaksanaan kegiatannya.
“Termasuk isu soal adanya kepentingan yang tidak terakomodir. Ini sangat disayangkan kalau benar menjadi penyebab pekan kebudayaan itu dibatalkan,” tegasnya lagi. (apg)
Editor : Novitri Selvia