PADEK.JAWAPOS.COM-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Padangpariaman memperkuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana, admin, pejabat penghubung, serta admin SP4N-LAPOR di Padangpariaman.
“Pemerintah Kabupaten Padangpariaman terus berkomitmen menjadikan daerah ini sebagai Kabupaten Informatif. Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kebutuhan, tetapi sudah menjadi kewajiban konstitusional kita,” tegas Zahirman, Kadiskominfo Padangpariaman, kemarin.
Ia menekankan bahwa PPID memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, ia juga mengakui masih ada berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya koordinasi antar-PPID, hingga keterbatasan dalam pengelolaan informasi.
“Kegiatan hari ini (kemarin) menjadi sangat strategis untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas teknis, dan memperkuat sinergi antar PPID pelaksana,” jelasnya.
Zahirman juga menyoroti pentingnya penguatan layanan pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR. Ia menyebut bahwa setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat waktu, dan memberikan hasil nyata.
Dalam hal ini, pejabat penghubung SP4N memiliki tanggung jawab besar sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kita tidak ingin laporan masyarakat hanya ditampung, tapi harus ditindaklanjuti sesuai SOP. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menyerap dan menanggapi aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Bidang IKP, Heri Sugianto, menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, terutama antara PPID dan pejabat penghubung SP4N-LAPOR.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat tidak membedakan antara informasi dan pengaduan. Yang mereka butuhkan adalah jawaban dan penyelesaian dari pemerintah.
“Untuk itu, koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien,” tegas Heri.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” sambungnya.
Zahirman pun mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan itu sebagai momentum perbaikan sistem informasi publik di Kabupaten Padangpariaman.
“Informasi adalah hak masyarakat, dan keterbukaan adalah cermin integritas kita sebagai abdi negara,” tukasnya. (apg)
Editor : Novitri Selvia