PADEK.JAWAPOS.COM-Aksi demo di depan kantor operasional PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk wilayah Sumbar di Kenagarian Kasang, Batanganai, Kabupaten Padangpariaman, yang dilakukan puluhan warga yang mengatasnamakan anak nagari Kasang, serta beberapa aktivis dan mahasiswa pada Selasa (21/10) lalu, terus mendapatkan perhatian publik.
Bahkan tadi malam, program Detak Sumbar di Padang TV (grup Padang Ekspres) yang dipandu Oktafril Febriansyah juga mengangkat dialog khusus bertemakan Japfa Dituding Monopoli Ayam, Benarkah?
Dialog ini menghadirkan sejumah tokoh-tokoh penting seperti Pemuda Kasang Risky Yori Ardi, Ketua Umum KAHMI Sumbar Rifki Fernanda Sikumbang, Kabid Bina Usaha dan Kelembagaan Disnak Keswan Sumbar Nirmala Puspita Dewi, serta Ketua PII Padang sekaligus Tokoh Masyarakat Padangpariaman Yohanes Wempi.
Risky Yori Ardi mengatakan, kalau dilihat dari sejak awal berdiri pada 2011-2025, ada beberapa pertanyaan anak Kenagarian Kasang ke Japfa.
Pertama, sudah berapa banyak sarjana yang dibantu Japfa. Kedua, sudah berapa banyak unit-unit usaha terfokus di Kenagarian Kasang yang telah dilakukan Japfa. Ketiga, bantuan-bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada masyarakat Kasang.
Selama ini memang, ada sejumlah bantuan yang telah diberikan Japfa kepada masyarakat Kasang, seperti sunatan masal untuk 30 anak masyarakat dan juga 50-100 unit sembako setiap tahunnya.
“Jadi pertanyaannya, apakah hanya itu yang bisa diberikan perusahaan besar seperti Japfa yang hadir di Nagari kami, perusahaan yang benefitnya sampai triliunan rupiah?” katanya.
Selain itu, ujarnya, apakah Japfa sudah menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal. Padahal Nagari Kasang tidak kekurangan sumber daya manusia (SDM).
Anak-anak masyarakat yang telah tamat dengan berbagai bidang ilmu, mereka tidak mendapatkan tempat di perusahaan yang ada di kampung halamannya sendiri.
Dan kalaupun ada, jumlahnya juga tidak seberapa dan juga paling tinggi posisi yang didapatkan adalah hubungan masyarakat (humas). Selain itu, hanya buruh kasar dan juga Satpam.
“Jadi apakah Japfa hadir dengan menyerap tenaga kerja lokal sebagai buruh kasar? Dan bagaimana dengan SDM yang kami miliki yang sudah sekian tahun menuntut ilmu pengetahuan, kenapa itu tidak diambil?” tanyanya dengan nada kecewa.
Setahunya, salah satu kewajiban corporate di suatu daerah adalah untuk meningkatkan SDM dan sosial. Dan kemudian distribusi CSR. Itu yang menjadi beberapa konsentrasi pihaknya untuk turun ke lapangan pada 21 Oktober lalu.
“Harapan kami sebagai masyarakat Kasang, hadir perwakilan dari pihak Japfa hari ini (kemarin, red) hendaknya dan bisa kami pertanyakan langsung. Apakah yang kami suarakan dalam aksi tersebut betul-betul sudah dilaksanakan Japfa, atau tidak dilaksanakan sama sekali,” katanya.
Ketum KAHMI Sumbar Rifki Fernanda Sikumbang menyebut, pihaknya menggelar aksi tersebut dikarenakan ada permasalahan. Kalau bicara soal teori sosial atau secara prinsipil ada yang namanya teori depedensi.
Di mana teori ini mempertegas bunyi, bahwa kapitalis, veodalisme sudah tidak bisa lagi diterapkan. Karena Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ada, bahkan perbudakan juga sudah dihapuskan.
“Jadi hari ini, penindasan yang seperti apa lagi. Bagi para orang-orang bermodal, akan mencari siasat atau cara untuk masuk dan menindas dengan berbagai cara. Dan berhubung kini sudah tahun 2025, kita pikir ada penindasan/penjajahan versi kekinian yang dilakukan oleh salah satu perusahaan, yakni Japfa,” ungkap Rifki.
Pihaknya juga tidak menampik kalau aksi yang dilakukan itu dikarenakan selama ini pihaknya telah membuka ruang untuk diskusi ataupun audiensi, namun tidak difasilitasi oleh pihak perusahaan sehingga KAHMI menilai ada sesuatu yang terjadi di manajemen Japfa.
Kemitraan
Sementara itu, Kabid Bina Usaha dan Kelembagaan Disnak Keswan Sumbar Nirmala Puspita Dewi menyebut, dalam Permentan Nomor 13 Tahun 2017 terkait kemitraan usaha peternakan di sana ada sistem kemitraan yang beragam. Untuk ayam kemitraannya itu adalah di inti dan plasma.
Kalau untuk kemitraan inti dan plasma tersebut lumayan besar juga peminatnya. Karena kalau dari pupolasi, lebih kurang ada sekitar 11,500 juta peminatnya, untuk dua kemitraan tersebut.
Namun kerja sama inti dan plasma tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak bahwa sudah setuju dengan perjanjian yang ada.
“Kemarin (25 Juni 2025) HPP (Harga Pokok Penjualan) yang dikeluarkan pemerintah paling tidak per Kg Rp 18 ribu. Dan bagi peternak, ini merasa sangat terbantu dengan HPP tersebut,” katanya.
Namun kalau disampaikan apa yang dilakukan Japfa ini adalah monopoli, memang mereka menyiapkan dari hulu hingga hilir. Tapi apakah yang seperti ini dikatakan monopoli, tentunya masyarakat bisa menilainya sendiri.
Dan terkait monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, tentunya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan tindakan.
Sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2017, Dinas Keswan juga memiliki kewenangan dalam pengawasan, seperti dalam hal penetapan harga oleh pihak perusahaan.
Dan pihaknya juga berhak untuk meminta perusahaan tersebut untuk melaporkan update harga yang ditetapkan perusahaan kapan pun dibutuhkan.
Ketua PII Padang sekaligus tokoh masyarakat Padangpariaman Yohanes Wempi mengaku kaget dengan aksi demo tersebut. Namun dirinya mencoba berkomunikasi seperti apa perkembangan persoalan tersebut di sejumlah teman-temannya di Japfa.
Informasi yang didapatnya, kalau masalah tema yang diangkatkan, kalau dilihat tidak ada proses monopoli. Melainkan yang ada, sistem usaha yang berlaku dan itu disukai masyarakat. Sehingga akhirnya pola-pola itu akhirnya mendominasi.
Setelah dicek, apakah usaha tersebut masih membuka ruang untuk usaha yang sifatnya mandiri ternyata masih bisa. Hanya saja memang, Japfa dari dulunya memang sudah menerapkan sistem kemitraan yang menguntungkan dari hulu hingga hilir.
Di mana, dimulai dengan memberikan bibit, pakan, obat-obatan hingga membeli kembali hasilnya sesuai dengan harga yang berlaku.
Hanya saja, dia mendorong agar perusahaan tersebut ikut mendorong program Prabowo, seperti koperasi merah putih. Jadi ada sifatnya yang bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih.
Ini orientasinya nantinya mendorong suksesnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan ketersediaan daging ayam yang baik.
“Namun terkait dengan apa yang dituntut kawan-kawan ini, dalam aksi yang digelar tersebut, lebih tepatnya kepada sejauh mana dampak yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat lokal,” kata pria yang akrab disapa Wempi tersebut.
Sayangnya, meski telah diundang untuk hadir dalam program dialog Padang TV tersebut, perwakilan Japfa tidak hadir dalam kesempatan itu. Padang Ekspres juga mencoba untuk menghubungi Humas Japfa Darma, namun tidak direspons. (zul)
Baca Juga: Biaya Haji Turun, Tambahan Rata-rata Rp 29 Jutaan
Editor : Novitri Selvia