PADEK.JAWAPOS.COM-Pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban bencana hidrometeorologi telah dimulai di beberapa daerah di Sumbar. Namun, kesediaan warga terdampak menjadi kunci utama percepatan pemulihan pascabencana.
Di Padangpariaman, pemerintah kabupaten setempat menegaskan komitmen mereka dengan menyiapkan lahan seluas 1,7 hektare (ha).
Pembangunan huntara tersebut telah dimulai di Korong Asampulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, akhir pekan lalu.
Peletakan batu pertamanya oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis (JKA).
John Kenedy Azis menyampaikan, lahan pembangunan huntara sepenuhnya disiapkan Pemkab Padangpariaman sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang aman dan layak.
“Lahan seluas 1,7 hektare ini kami siapkan agar pembangunan Huntara dapat segera direalisasikan. Untuk tahap awal, diusulkan sebanyak 34 unit Huntara bagi masyarakat terdampak di kawasan Asampulau dan Pasialaweh,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, sejak awal lokasi Huntara telah dipertimbangkan agar dapat dilanjutkan menjadi hunian tetap (huntap) di masa mendatang.
Karena itu, penentuan lokasi dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan.
“Kita berharap hunian sementara ini nantinya bisa berlanjut menjadi hunian tetap. Maka sejak awal lokasi huntara harus dipersiapkan sekaligus untuk huntap,” tegasnya.
JKA juga meminta seluruh camat dan wali nagari di wilayah terdampak agar segera menyiapkan serta mengusulkan lahan di daerah masing-masing, guna mempercepat pembangunan huntara secara merata. Pembangunan huntara dilaksanakan oleh BNPB.
Untuk pembangunan huntap ke depan direncanakan akan difasilitasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Kami mengapresiasi gerak cepat BNPB. Untuk Huntap, kami berharap dukungan dari Kementerian PKP agar dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Padangpariaman terus mempercepat penyiapan lahan relokasi serta pendataan calon penerima huntara di nagari dan kecamatan lain yang terdampak bencana.
“Kami menilai lokasi Huntara ini sangat aman dan strategis bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana berat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Padangpariaman, Emri Nurman, melaporkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru bersama camat dan wali nagari, masih dibutuhkan sedikitnya 237 unit Huntara untuk menampung pengungsi yang tersisa.
“Penyiapan lokasi Huntara juga dilakukan di beberapa titik lain, tidak hanya di Asampulau. Seluruh lokasi harus clear dan clean sebelum pembangunan dimulai,” ungkap Emri.
Ia menegaskan, BNPB menekankan pentingnya kesiapan lahan dan inventarisasi calon penerima sebagai prasyarat percepatan pembangunan Huntara.
“Kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi sesuai arahan Bupati. Pendataan penerima dan penyiapan lahan menjadi kunci,” pungkasnya.
Pendanaan Dipastikan Aman
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, penanganan bencana harus dilakukan secara cepat dan terpadu.
“Sesuai arahan Presiden, penanganan tanggap darurat harus dilakukan secepat mungkin dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional. Baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun unsur terkait lainnya,” ujar dia saat berkunjung ke Padangpariaman Sabtu lalu.
Ia menilai, lahan 1,7 hektare yang disediakan Pemkab Padangpariaman sangat baik. Karena akses jalan tersedia, air dan listrik ada, serta lokasinya dekat dengan kampung asal warga.
“Ini penting agar masyarakat tetap dekat dengan lingkungan dan mata pencahariannya,” ungkapnya.
Terkait pendanaan, Pratikno memastikan, pembangunan huntara akan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB sehingga tidak terkendala anggaran. “Selama lahan siap dan memenuhi kriteria, pendanaan tidak menjadi masalah,” jelasnya.
Agam Siapkan Dua Lokasi
Sementara itu, Bupati Agam Benni Warlis mengingatkan, kesedian warga merupakan kunci dari pembangunan huntara ini.
“Pemerintah siap membangun huntara bersama BNPB. Tapi kuncinya ada pada masyarakat. Mereka harus menyatakan kesediaannya menempati hunian sementara agar proses penanganan tidak tersendat,” tegasnya.
Selama masa tanggap darurat, Pemkab Agam tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mempercepat pendataan kerusakan rumah.
Sementara ini Data Pemkab Agam mencatat, rumah hanyut akibat bencana mencapai 256 unit, rusak berat 511 unit, sehingga total 767 unit harus dibangun kembali.
Selain itu, terdapat 396 unit rumah rusak sedang dan 486 unit rusak ringan. Secara keseluruhan, 1.649 unit rumah di Kabupaten Agam terdampak dan akan ditangani secara bertahap.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Agam Rinaldi menyebut, setelah pembangunan huntara selesai, pemerintah akan masuk ke tahap pembangunan hunian tetap (huntap).
Dua lokasi telah disiapkan, yakni kawasan Gumarang di lahan Balai Benih Ikan (BBI) dan kawasan Damagadang.
Upayakan Langkah Lanjutan
Di Padang, salah satu daerah terdampak parah adalah Kelurahan Tabiang Banda Gadang (TBG). Hingga kemarin, pembersihan kota belum juga tuntas. Wali Kota Padang Fadly Amran kemarin meninjau langsung kondisi Kelurahan TBG.
Dia sekaligus memimpin aksi gotong royong pembersihan sisa material banjir bandang. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang.
“Dengan bekerja bersama, kami berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat,” ujar Fadly Amran. Pemko Padang juga memprioritaskan penyediaan hunian bagi para korban.
Fadly Amran mengungkapkan, sebagian warga terdampak telah direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang disiapkan di kawasan Lubukbuaya. Pemko kini mengupayakan langkah lanjutan berupa pembangunan hunian tetap (huntap). (apg/ptr/jpg)
Editor : Novitri Selvia