PADEK.JAWAPOS.COM— Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelaraskan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Rapat Forum Satu Data Indonesia Kota Pariaman 2026 di Balai Kota, Kamis (30/4/2026).
Rapat yang digelar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) ini menekankan pentingnya tata kelola data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Mulyadi menegaskan, kolaborasi antara produsen data di OPD, BPS sebagai pembina data, dan Dinas Kominfo sebagai walidata menjadi kunci keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di daerah.
“BPS sebagai pembina data dan Diskominfo sebagai walidata memiliki peran sentral. Namun tanpa dukungan perangkat daerah sebagai produsen data, sistem ini tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.
Baca Juga: Padang Gelar Kasus Pertanahan Pesisir Selatan, BPN Sumbar Perkuat Kepastian Hukum
Ia menyebut, kualitas data yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas perencanaan pembangunan serta penilaian kinerja pemerintah daerah. Karena itu, OPD yang menjadi locus penilaian diminta serius dalam pengelolaan data.
Mulyadi juga meminta BPS Kota Pariaman meningkatkan koordinasi dan memberikan pendampingan teknis kepada OPD dalam pengisian serta penilaian data statistik.
“Kami berharap BPS dapat mendampingi pemerintah daerah dalam pengisian data dan mekanisme penilaiannya, karena hal ini membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya, sinkronisasi data antara BPS dan Pemko Pariaman menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan angka yang dapat memengaruhi kebijakan. Data yang selaras dinilai mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Baca Juga: Pariaman Lepas 133 JCH Kloter 7, Berangkat dari Padang 1 Mei
Rapat ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Kepala Bappeda Adi Junaidi, Kepala Dinas Kominfo Yalfiendri, serta Kepala BPS Kota Pariaman Rigadli sebagai narasumber.
Penerapan Satu Data Indonesia di daerah menjadi bagian dari upaya nasional untuk menciptakan sistem data yang terpadu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini berpotensi mempercepat pembangunan karena kebijakan didasarkan pada data yang valid dan konsisten.
Ke depan, Pemko Pariaman mendorong peningkatan koordinasi lintas instansi serta penguatan kapasitas pengelola data di OPD agar sistem statistik daerah berjalan optimal dan mendukung pembangunan berbasis data.(*)
Editor : Hendra Efison