PADEK.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kota Pariaman memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Kota Pariaman bersama kepala desa dan lurah se-Kota Pariaman di Aula Balaikota Pariaman, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) itu menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Rakor dibuka Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi dan dihadiri Kepala BPKPD Kota Pariaman Rudy Repenaldi Rilis.
Pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat daerah, desa, dan kelurahan memperkuat kolaborasi dalam menggali potensi pendapatan yang berkelanjutan.
Mulyadi menegaskan bahwa sektor pendapatan daerah, khususnya PAD, menjadi penopang utama pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah menghadirkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada optimalisasi pendapatan daerah.
Baca Juga: Cuaca 7 Kota di Sumbar Rabu 3 Juni 2026, BMKG: Mayoritas Berawan Sepanjang Hari
“Kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola, menggali, dan mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara transparan dan akuntabel,” kata Mulyadi saat membuka rakor.
PBB-P2 Kota Pariaman Didorong Menjadi Sumber PAD yang Lebih Optimal
Dalam forum tersebut, Mulyadi mengajak seluruh kepala desa dan lurah untuk aktif mendukung peningkatan PAD melalui penggalian potensi wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penertiban kolektor pajak serta pengelolaan APBDes dan APBKel yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, sinergi antarpemerintah daerah, desa, dan kelurahan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap regulasi serta kualitas pelaporan keuangan.
Mulyadi mengakui tantangan yang dihadapi desa dan kelurahan semakin kompleks. Namun, ia meyakini komunikasi yang baik dan semangat gotong royong antarperangkat pemerintahan akan menjadi modal penting dalam menciptakan perubahan positif bagi Kota Pariaman.
Baca Juga: Sopir Diduga Microsleep, Truk Tangki BBM Tabrak Tronton Parkir di Jalan Padangpanjang–Bukittinggi
“Dengan komunikasi yang baik dan semangat gotong royong antar kepala desa dan lurah, kami yakin mampu membawa perubahan positif bagi daerah kita,” ujarnya.
BPKPD Siapkan 11 Inovasi Layanan pada 2026
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Pariaman Rudy Repenaldi Rilis menyampaikan bahwa optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah produktif yang perlu diperkuat di tengah kondisi fiskal daerah saat ini.
Menurut Rudy, aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran sebagai pionir dan teladan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah. Karena itu, seluruh unsur pemerintahan perlu bergerak bersama untuk memperkuat penerimaan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Rudy juga mengungkapkan bahwa BPKPD Kota Pariaman terus mengembangkan berbagai inovasi layanan publik. Sepanjang 2026, pihaknya melahirkan 11 inovasi yang akan diikutsertakan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.
“Inovasi ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kemudahan akses layanan yang lebih baik,” katanya.
Baca Juga: Misi Israel di Lebanon: Jarah Karpet, Pemanas, sampai Motor, Juga untuk Hancurkan Sekolah dan Klinik
Selain berfokus pada inovasi, BPKPD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Rudy menilai pembangunan Kota Pariaman tidak dapat berjalan secara sektoral, melainkan membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Kita membangun Kota Pariaman ini tidak berbicara tentang sektoral tetapi perlu dilakukan kolaborasi yang besar untuk meningkatkan PAD Kota Pariaman secara bersama-sama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan rakor tersebut, Pemerintah Kota Pariaman berharap penerimaan PBB-P2 dan sumber PAD lainnya dapat meningkat secara optimal, sehingga mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan bagi masyarakat.(*)
Editor : Hendra Efison