PADEK.JAWAPOS.COM– Pemerintah Kota Pariaman mendapat tambahan 309 penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy. Tambahan tersebut membuat total alokasi BSPS untuk Kota Pariaman pada 2026 mencapai 609 unit.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan, dari total 609 BSPS tersebut, sebanyak 300 penerima berasal dari tahap I hingga III, sedangkan 309 penerima lainnya masuk tahap IV.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pariaman mendapatkan total sebanyak 609 BSPS, dimana pada tahap I sampai III, Kota Pariaman mendapatkan bantuan 300 BSPS, dan tahap IV sebanyak 309 BSPS sampai akhir tahun 2026 ini,” ujar Yota saat meninjau pelaksanaan BSPS di Desa Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur, dan Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Jumat (28/8/2026).
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri PKP Maruarar Sirait atas dukungan terhadap program perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.
Tahap IV Masih Menunggu Fasilitator
Yota menjelaskan, bantuan BSPS tersebut bernilai Rp20 juta untuk setiap unit rumah. Bantuan berasal dari Kementerian PKP, Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPR RI, serta usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
Rinciannya, tahap I mencakup 129 penerima manfaat dari Kementerian PKP, tahap II sebanyak 23 penerima melalui Pokir Anggota DPR RI, dan tahap III sebanyak 148 penerima dari Kementerian PKP.
Sementara itu, sebanyak 309 penerima pada tahap IV telah diinformasikan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Kementerian PKP melalui usulan Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy.
Untuk tahap I hingga III, pelaksanaan saat ini sudah berjalan dan sebagian telah rampung. Adapun tahap IV telah memasuki verifikasi lapangan dan masih menunggu pembentukan tenaga fasilitator dari BP3KP Sumatera III Kementerian PKP.
Yota berharap program tersebut dapat terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Pariaman sehingga masyarakat dapat tinggal di rumah yang lebih layak.
Bedah Rumah Didorong Gerakkan Ekonomi Lokal
Menurut Yota, pelaksanaan BSPS juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Pemko Pariaman mendorong penggunaan skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat dalam pelaksanaan program.
Melalui skema tersebut, bukan hanya penerima bantuan yang memperoleh manfaat. Tukang, toko bangunan, tenaga pendamping, hingga sopir angkutan diharapkan ikut mendapatkan manfaat sehingga perputaran uang tetap terjadi di daerah.
Yota mengingatkan, bantuan Rp20 juta per rumah belum cukup untuk menyelesaikan seluruh pembangunan. Karena itu, ia meminta dukungan dan gotong royong berbagai pihak agar proses perbaikan rumah dapat diselesaikan.
Dalam peninjauan Jumat sore itu, Yota melihat langsung tiga rumah penerima BSPS. Satu rumah di Desa Pakasai memiliki progres pembangunan sekitar 20 persen, sedangkan dua rumah di Desa Sikapak Timur masing-masing mencapai progres 50 persen dan 100 persen.
Salah seorang penerima manfaat di Desa Pakasai, Jermi Yoyo Hendra, mengaku bersyukur mendapat bantuan bedah rumah tersebut.
Ia mengatakan kondisi rumah yang semakin layak membuat keluarganya tidak lagi khawatir mengalami kebocoran ketika hujan turun. Perbaikan rumah juga membuat keluarganya dapat beristirahat dengan lebih tenang.
Yota meminta kepala desa dan lurah di Kota Pariaman mendata warga yang belum memperoleh BSPS untuk kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup agar dapat diusulkan pada program 2027.(*)
Editor : Hendra Efison