Setelah sekian lama, Pemerintah Kota Padang akhirnya memiliki sebuah museum kota.
Museum itu diresmikan pada 7 Desember lalu dan dinamai Museum Balai Kota Padang. Nama ‘Balai Kota Padang’ dipilih karena bangunan yang dijadikan museum itu, pernah digunakan sebagai gedung balai kota, baik pada masa penjajahan Belanda maupun setelah kemerdekaan.
Mengubah fungsi balai kota menjadi sebuah museum bukanlah hal baru di dunia permuseuman.
Di Jakarta, misalnya, terdapat Museum Sejarah Jakarta (Museum Fatahillah). Museum ini semula adalah Gedung Balai Kota (Stadhuis) Batavia, didirikan tahun 1707-1710.
Untuk melestarikan sejarah Jakarta dan sebagai sarana pendidikan, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, mengubah peruntukan gedung itu menjadi museum pada 30 Maret 1974.
Sementara itu, di Makassar terdapat Museum Kota Makassar. Museum ini awalnya adalah Gedung Balai Kota Makassar, dibangun pada 1916.
Gedung itu lalu diresmikan sebagai museum pada 7 Juni 2000–semasa pemerintahan Wali Kota Makassar, Baso Amiruddin Maula.
Demikian pula di Padang. Bekas Gedung Balai Kota Padang yang selesai dibangun tahun 1936 itu, kini siap difungsikan sebagai museum.
Ide pendiriannya telah muncul sejak beberapa tahun lalu, bahkan, telah dilakukan pula studi kelayakan (feasibility study) museum dengan hasil: sangat layak.
Gedung Balai Kota Padang lama itu, dinilai dapat menjadi bangunan museum yang representatif untuk mengomunikasikan perjalanan sejarah Kota Padang dari masa ke masa.
Oleh sebab itu, peresmian Museum Balai Kota Padang pada 7 Desember 2024 lalu oleh Penjabat Wali Kota Padang, Andree H. Algamar, adalah suatu hal yang patut diapresiasi.
Gedung Balai Kota Padang ini memiliki riwayat sejarah yang cukup panjang. Oleh sebab itu, pada bagian pertama ini akan disajikan rangkaian kisah di balik pendirian gedung ini.
Untuk dapat memahami latar sejarahnya, kita mesti mulai dengan mengenal terlebih dahulu pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan keberadaan gedung balai kota, yaitu Dewan Kota (Gemeenteraad)–dan pada masa-masa berikutnya: Wali Kota (Burgemeester).
Usaha Awal
Pemerintah Hindia-Belanda menjadikan Padang sebagai daerah administratif setingkat kota (gemeente) pada 1906.
Untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan serta kebutuhan kota, dibentuk suatu Dewan Kota yang anggota-anggotanya berasal dari wakil bangsa Eropa, pribumi, dan Timur Asing.
Dewan Kota ini diberi kewenangan untuk mengatur kebutuhan kota beserta alokasi anggarannya, termasuk soal pembangunan balai kota.
Ketika Kota Padang terbentuk, untuk sementara waktu, pemerintah kota hanya menempati salah satu ruangan di kantor asisten residen di Muaro.
Karena keterbatasan ruang dan beberapa alasan lain, maka Dewan Kota mengadakan setiap rapatnya di Gedung Pengadilan Negeri (PN) yang terletak di Michielsplein (sekarang: Taman Melati). Masalahnya, ruangan rapat di PN seringkali tidak kondusif, terutama saat terjadi hujan lebat, yang mengakibatkan persidangan sering terganggu.
Pada 1910, Dewan Kota mulai membahas rencana pembangunan gedung balai kota. Biayanya ditaksir mencapai 16.000 gulden. Tetapi, rencana itu belum dapat diwujudkan, agaknya karena keterbatasan dana.
Pada 1917-1918, pemerintah kota mengambil pinjaman untuk mendanai sejumlah proyek pembangunan, termasuk membeli sebidang tanah untuk pasar dan balai kota.
Karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, pembangunan balai kota saat itu juga belum dapat dilaksanakan.
Menyewa Gedung
Pada awal dekade 1920-an, dari sejumlah surat kabar Belanda, diketahui bahwa pemerintah kota tampaknya telah memanfaatkan salah satu bangunan di Raaffweg (sekarang Jl. Moh. Yamin) sebagai balai kota sementara.
Tetapi, karena kondisi bangunan itu kian hari kian mengkhawatirkan, Dewan Kota mulai membicarakan lagi rencana pembangunan balai kota yang dulu sempat tertunda.
Dalam sidang Dewan Kota, dikemukakan setidaknya tiga alasan utama mengapa pembangunan balai kota baru harus disegerakan.
Pertama, kondisi gedung balai kota sementara itu sudah sangat buruk dan hampir tidak mungkin untuk diperbaiki seutuhnya. Bangunan balai kota itu terbuat dari kayu dan sudah cukup tua.
Kedua, keterbatasan ruang. Ruangan kantor dianggap sudah tidak mencukupi untuk menampung seluruh pegawai.
Bahkan, jumlah pegawai akan bertambah seiring dengan pekerjaan pembangunan saluran air yang mengharuskan merekrut beberapa tenaga kerja.
Ketiga, tidak ada bangunan lain, baik yang bisa disewa atau dibeli, yang sesuai dengan standar teknis suatu balai kota yang ideal.
Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Kota setuju untuk membangun balai kota baru di lokasi yang kini ditempati oleh balai kota sementara ini.
Desain dan rancangan gedung balai kota kemudian dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Kota saat itu, Ir. van Ommen, dengan perkiraan biaya sekitar 96.000 gulden–suatu jumlah yang sangat besar.
Masalahnya, pemerintah kota tidak sanggup mendanai seluruh biaya pembangunannya.
Kondisi keuangan pemerintah kota amat terbatas, sementara ada kebutuhan lain yang juga tak kalah mendesak: perbaikan saluran drainase dan pemukiman penduduk.
Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Kota mengajukan permintaan bantuan dana kepada pemerintah pusat di Batavia sebanyak 2/3 dari total biaya atau sekitar 64.000 gulden.
Sayangnya, permintaan itu ditolak oleh pemerintah pusat.
Karena balai kota itu kian hari kian lapuk dimakan rayap, dan dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat rubuh, maka pemerintah pindah ke sebuah gedung sewaan di Sungai Bongweg (sekitar Sei. Bong sekarang). Pemerintah mulai menempati gedung itu sejak awal Juli 1928.
Di sinilah Dewan Kota mengadakan rapat untuk membahas–bukan hanya gedung balai kota yang baru, tetapi juga–rencana tata kota Padang modern.
Untuk tujuan itu, dimintailah rancangan dan saran dari ahli tata kota terkenal Hindia-Belanda, Thomas Karsten.
Di samping gaya arsitekturnya yang berhasil memadukan elemen Eropa dan lokal (arsitektur Indis), pemilihan Karsten sebagai perancang bangunan balai kota juga didasari atas permintaan Wali Kota Padang, W.M. Ouwerkerk–yang mulai menjabat sejak November 1928.
Ia tertarik pada reputasi Karsten sebagai pengembang kota-kota besar di Hindia-Belanda.
Pembangunan Balai Kota
Periode terpenting dalam pembangunan Balai Kota Padang sesungguhnya adalah paruh pertama dekade 1930-an. Kesungguhan pemerintah untuk membangun balai kota yang baru dibuktikan dengan menyiapkan anggaran khusus bertahun-tahun lamanya.
Jadi, kendala keuangan yang selama 20 tahun terakhir menghambat langkah pemerintah kota, kini bisa diatasi. Di sisi lain, harga material bangunan yang turun selama masa krisis ekonomi 1930-an, juga menjadi keuntungan tersendiri.
Sesuai rencana awal, Gedung Balai Kota Padang dirancang oleh Karsten. Untuk menjamin pengadaan pekerjaan yang adil, penentuan kontraktor bangunan dilakukan melalui lelang terbuka.
Pada Agustus 1934, pemerintah kota mulai mengumumkan lelang pembangunan gedung balai kota melalui surat kabar.
Disebutkan bahwa biaya pembangunan ditaksir sebesar 85.000 gulden. Selain itu, batas akhir pengajuan penawaran ditetapkan pada 6 November 1934.
Beberapa perusahaan konstruksi (kontraktor) yang diketahui mengajukan dokumen penawaran antara lain: firma Meeuwse & Hartog, Viersen, Kwong Tong Seng, firma Sitzen & Louzada, Liskowski, dan NV. Nederlandsche Aanneming Maatschappij (Nedam).
Berdasarkan sejumlah pertimbangan, pekerjaan pembangunan gedung balai kota akhirnya diberikan kepada Nedam. Nilai kontraknya adalah 84.660 gulden dengan waktu pekerjaan paling lama 12 bulan.
Tak lama kemudian, pekerjaan pembangunan pun dimulai–termasuk yang paling awal: pemasangan tiang pancang beton bertulang sebagai fondasi.
Peletakan batu pertama pembangunan balai kota dilakukan pada 10 Juli 1935. Tak kurang dari 120-an orang dipekerjakan di bawah arahan Kepala Pelaksana Nedam, van Vessem.
Sementara itu, De Vries sebagai wakil pemerintah kota ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
Pembangunan Kota Padang selesai pada awal Mei 1936. Peresmian gedung berlangsung meriah, ditandai dengan rapat terbuka Dewan Kota. Ratusan hadirin menyaksikan pembukaan gedung balai kota itu.
Dalam seremoni itu, pemerintah menerima beberapa hadiah dari penduduk kota. Di antaranya adalah relief kepala kerbau dari penduduk pribumi, pagar besi tempa yang terukir lambang Kota Padang dari penduduk Eropa dan Tionghoa, dan sebuah palu sidang dari para pegawai pemerintah.
Demikian bagian pertama dari riwayat pendirian Balai Kota Padang. (Bersambung)
Referensi:
- Arsip Tekstual Algemenee Secretarie: Serie Grote Bundel Besluit 1891-1942 No. 2882 (Koleksi ANRI, Jakarta).
- Arsip Tekstual Binnenlandsch Bestuur No. 1452 (Koleksi ANRI, Jakarta).
- Algemeen Handelsblad, 04-03-1926.
De Locomotief, 30-10-1925; 02-07-1928; 13-05-1935. - De Indische Courant, 24-08-1934.
- De Sumatra Post, 23-07-1935; 09-05-1936.
- Deli Courant, 10-11-1934.
- Freek Colombijn. 2006. Paco-Paco (Kota) Padang. Yogyakarta: Ombak.
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 13-11-1934; 03-07-1935.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1906 No. 151.
- Sumatra Bode, 17-12-1918; 31-12-1923; 23-12-1924.