Langkah ini memicu penurunan signifikan jumlah wisatawan internasional pada kuartal terakhir tahun ini.
Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand melaporkan jumlah kedatangan wisatawan pada September turun hampir 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan terbesar datang dari wisatawan asal Rusia, India, dan negara-negara Timur Tengah, yang selama ini menjadi kontributor utama pertumbuhan pariwisata Thailand.
Kebijakan baru tersebut menghapus program bebas visa bagi beberapa negara yang dianggap berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan izin tinggal.
Pemerintah menyebut langkah ini diperlukan untuk mencegah lonjakan pekerja ilegal dan memperketat pengawasan imigrasi di tengah meningkatnya kejahatan lintas batas.
Namun, pelaku industri menilai kebijakan ini terlalu tergesa-gesa. “Pariwisata adalah urat nadi perekonomian kami. Setiap perubahan kebijakan seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan dan ekonomi,” ujar Ketua Asosiasi Hotel Thailand, Marisa Sukosol, dikutip dari Bangkok Post, Jumat (10/10/2025)
Sebelum pandemi, pariwisata menyumbang sekitar 18 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan jutaan lapangan kerja. Pemerintah menargetkan 35 juta kunjungan wisatawan pada 2025, namun tren terbaru membuat target itu sulit dicapai.
Kebijakan visa baru juga berdampak pada maskapai penerbangan dan operator tur. Beberapa perusahaan melaporkan pembatalan besar dari pasar utama seperti India dan Tiongkok, dua negara penyumbang wisatawan terbanyak ke Phuket, Pattaya, dan Chiang Mai.
Selain pengetatan visa, pemerintah juga memperkenalkan biaya masuk baru sebesar 300 baht bagi wisatawan asing yang tiba lewat udara.
Dana tersebut disebut sebagai kontribusi untuk pengembangan pariwisata, namun banyak pihak menilai pungutan itu justru menambah beban di tengah persaingan ketat antarnegara Asia Tenggara.
Menteri Pariwisata dan Olahraga Sudawan Wangsuphakijkosol menjelaskan, pemerintah berupaya menyeimbangkan keamanan nasional dan daya saing pariwisata.
Ia menegaskan reformasi kebijakan imigrasi ini bersifat sementara dan akan dievaluasi pertengahan tahun depan.
Asosiasi industri mendesak pemerintah mempercepat penerapan sistem e-visa yang lebih sederhana untuk menggantikan proses manual yang lambat dan mahal.
Mereka berharap sistem digital dapat menarik kembali wisatawan tanpa mengorbankan kontrol keamanan.
Sementara itu, Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) mengingatkan bahwa negara yang terlalu cepat memperketat kebijakan perjalanan tanpa kesiapan infrastruktur digital berisiko kehilangan daya saing.
UNWTO menyarankan Thailand fokus pada inovasi layanan dan keberlanjutan ketimbang pembatasan administratif.
Dampak kebijakan mulai terasa di lapangan. Pedagang suvenir, restoran kecil, dan pemandu wisata di Phuket mengaku pendapatan mereka menurun drastis sejak aturan diberlakukan, sebagian bahkan terpaksa menutup usaha.
Kini, Bangkok berada di persimpangan jalan — antara menjaga keamanan nasional dan mempertahankan citranya sebagai “Negeri Seribu Senyum” yang ramah bagi wisatawan dunia.(cc5)
Editor : Hendra Efison