Langkah tegas ini diambil setelah lonjakan kunjungan wisata mencapai lebih dari 2,3 juta orang pada 2024, hampir tujuh kali lipat dari jumlah penduduk lokal.
Tekanan terhadap lingkungan di lokasi populer seperti Blue Lagoon dan Golden Circle mendorong pemerintah untuk bertindak cepat.
“Alam Islandia tidak bisa terus menanggung beban pariwisata massal,” kata Menteri Lingkungan Guðlaugur Þór Þórðarson dalam konferensi pers di Reykjavík.
Ia menegaskan kebijakan ini bukan untuk menghambat ekonomi, melainkan memastikan keberlanjutan generasi mendatang.
Mulai pertengahan 2026, pemerintah akan menerapkan sistem kuota wisata tahunan. Setiap pengunjung wajib mendaftar melalui portal digital, dan hanya jumlah terbatas izin masuk yang dikeluarkan tiap bulan.
Biaya konservasi lingkungan juga dinaikkan dari 10 euro menjadi 25 euro per orang untuk mendanai restorasi lahan dan perlindungan satwa liar.
Langkah ini menuai reaksi beragam. Pelaku industri pariwisata menilai kebijakan tersebut bisa menurunkan pendapatan, sementara kalangan akademisi dan organisasi lingkungan mendukungnya sebagai upaya penting menjaga kelestarian alam.
“Pembatasan ini akan menciptakan pariwisata berkualitas tinggi dan mengurangi tekanan infrastruktur,” ujar pernyataan Asosiasi Operator Wisata Islandia, meski sebagian pihak khawatir biaya perjalanan ke Islandia akan makin mahal.
Islandia juga berencana mengembangkan destinasi ekowisata baru di wilayah pedalaman seperti Húsavík dan Seyðisfjörður agar arus wisata tidak terpusat di bagian barat dan selatan.
Kebijakan ini sejalan dengan tren global menuju pariwisata berkelanjutan, seperti yang diterapkan di Bhutan, Selandia Baru, dan Norwegia.
UNESCO dan UNWTO menyebut langkah Islandia sebagai “contoh nyata kepemimpinan lingkungan di era pasca-pandemi.”
Dengan sistem baru ini, Islandia berharap tetap menjadi destinasi wisata alam terbaik dunia tanpa mengorbankan kelestariannya.(cc5)
Editor : Hendra Efison