“Iya, benar, kasus pelanggaran ASN itu sudah kami teruskan ke Komisi ASN RI pada Senin (19/10) lalu. Berkas itu kami serahkan melalui Bawaslu Sumbar,” sebut Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Pasaman Barat, Beldia Putra kepada Padang Ekspres di Simpang Empat, kemarin.
Menurut dia, dugaan pelanggaran netralitas ASN itu dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah dan seorang oknum guru sekolah. Kedua ASN tersebut diduga masing-masing telah melakukan pelanggaran netralitas ASN, yakni mem-posting salah satu pasangan calon di akun media sosialnya. Sedangkan oknum guru sekolah melakukan pelanggaran dengan bernyanyi dan berjoged di depan posko pemenangan salah satu pasangan calon.
Dugaan pelanggaran netralitas ASN itu ditemukan berdasarkan informasi awal pada Kamis (8/10) lalu. Informasi awal itu dari masyarakat, kemudian laporan itu ditindaklanjuti Bawaslu, termasuk menelusuri laporan itu ke lapangan.
Jadi, saat di lapangan memang dimintai keterangan sejumlah saksi dan barang buktibukti. Sehingga, dipenuhi syarat formil dan materil terpenuhi. “Begitu memenuhi unsur hukum diduga ada pelanggaran pemilu, kami pun membuat register pada Rabu (14/10) lalu,” sebut Beldi.
Dikatakannya, selama tahapan kampanye berlangsung, pihaknya sudah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 4 kasus. Dengan adanya informasi masyarakat ini, pihaknya berterima kasih. Karena dengan adanya informasi itu, berarti menandakan partisipatif pengawasan pemilu berjalan dengan baik.
Bukan itu saja, saat ini pihaknya juga telah memproses tiga kasus pelanggaran pidana. Namun, dua kasus terhenti di pembahasan kedua di Gakkumdu. Sedangkan satu kasus lagi lanjut ke tahap selanjutnya. “Kasus yang berujung pidana itu saat ini dalam proses penyidikan selama 14 hari kerja d sentra Gakkumdu. Oknumnya salah satu wali nagari di Kabupaten Pasbar,” katanya.
Untuk itu, dia berharap kepada masyarakat agar terus memberikan informasi awal baik itu dugaan pelanggaran netralitas ASN begitu juga pelanggaran pidana dalam masa kampanye. “Mengenai pelapor tentu akan kita jaga kerahasiaannya. Maka masyarakat tidak usah takut jika ada menemukan pelanggaran pemilu. Kita ingin bersama mengawasi pemilu sehingga terwujudlah pemilu yang adil dan jujur,” timpalnya. (roy) Editor : Novitri Selvia