PADEK.JAWAPOS.COM-BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh akan mendampingi pelaksanaan Uji Coba Nasional penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan salah satu syarat utama yaitu kepesertaan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase kepada wartawan, menyatakan bahwa persyaratan kepesertaan aktif JKN ini diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023.
“Uji coba Perpol Nomor 2 Tahun 2023 telah berlangsung dari 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh Polda, termasuk di Sumatera Barat,” ujar Defiyanna beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hasil evaluasi bersama antara BPJS Kesehatan dan Kepolisian menunjukkan bahwa uji coba tersebut berjalan lancar dan mendapatkan respons positif dari masyarakat.
“Hasil evaluasi menunjukkan dari 322.944 pemohon SIM, sebanyak 92 persen merupakan peserta JKN aktif, 6 persen peserta JKN tidak aktif, dan 2 persen belum memiliki kepesertaan JKN,” jelasnya.
Implementasi syarat kepesertaan aktif JKN bagi pemohon SIM akan diuji coba secara nasional mulai 1 November 2024. BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh telah berkoordinasi dengan Polres setempat di wilayah kerjanya untuk mempersiapkan uji coba nasional tersebut.
“Selama uji coba nasional, BPJS Kesehatan akan melakukan pendampingan secara berkala di setiap Polres. Kami siap membantu dan mengawal kebutuhan administrasi kepesertaan JKN bagi pemohon SIM di Polres,” kata Defiyanna.
Ia menegaskan bahwa penerapan Uji Coba Nasional Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tidak akan menghambat proses pengurusan SIM. Pemohon SIM dapat mengecek kepesertaan aktif JKN secara online melalui kanal Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, Aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.
“Bagi pemohon SIM yang belum memiliki kepesertaan JKN dapat mendaftarkan dirinya terlebih dahulu melalui kanal layanan yang tersedia dan menunjukkan virtual account sebagai bukti,” tambahnya.
Defiyanna juga menyarankan peserta JKN yang statusnya nonaktif karena menunggak iuran untuk melunasi tunggakan atau mengikuti Program REHAB (cicilan), kemudian menunjukkan bukti pembayaran lunas atau bukti keikutsertaan Program REHAB dari Aplikasi Mobile JKN.
BPJS Kesehatan berencana terus bersinergi dan melakukan evaluasi bersama Kepolisian. Di masa mendatang, BPJS Kesehatan berencana mengintegrasikan sistemnya dengan Aplikasi Permohonan SIM milik POLRI untuk memudahkan dan mempercepat petugas dalam pengecekan status kepesertaan JKN pemohon SIM.
“Integrasi sistem ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat petugas dalam pengecekan status kepesertaan JKN pemohon SIM,” ujarnya.
Menurut Defiyanna, syarat kepesertaan aktif bagi pemohon SIM diberlakukan untuk memastikan masyarakat terlindungi dan dijamin oleh Program JKN saat berkendara.
Dengan kepesertaan aktif JKN, pengendara lalu lintas bisa mendapatkan akses cepat dan mudah ke layanan kesehatan berkualitas, terutama dalam situasi darurat seperti kecelakaan lalu lintas.
“Dalam berkendara selalu ada risiko kecelakaan. Pada kecelakaan, penjamin pertama adalah Jasa Raharja. Jika plafon biaya pelayanan kesehatan dari Jasa Raharja sudah habis, maka biaya pelayanan kesehatan berikutnya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan,” jelasnya.(rid)
Editor : Novitri Selvia