Penghargaan untuk Kota Payakumbuh diterima Wali Kota Zulmaeta dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Abdul Muhaimin Iskandar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan,” ujar Zulmaeta.
Hingga 1 Januari 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Payakumbuh mencapai 148.348 jiwa atau 99,01 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta 86,75 persen per 31 Desember 2025.
Pemko Payakumbuh mengalokasikan anggaran Rp20,17 miliar dari APBD 2025 untuk membiayai iuran JKN masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Defiyanna Sayodase menyatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.
“UHC bukan hanya soal akses, tetapi juga perlindungan masyarakat dari risiko kemiskinan akibat biaya pengobatan,” kata Defiyanna.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan terus meningkatkan mutu layanan melalui transformasi digital, antara lain Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA, dan Care Center 165.
Komposisi peserta JKN di Payakumbuh meliputi PBI JK Pusat 38.334 jiwa, PBPU Pemda 50.662 jiwa, PPU Pegawai Negeri 23.837 jiwa, PBPU Mandiri 15.394 jiwa, PPU Badan Usaha 14.550 jiwa, dan Bukan Pekerja 5.571 jiwa.
Sementara itu, Pemerintah Kota Solok juga menerima UHC Awards 2026 Kategori Madya dalam acara yang sama.
Penghargaan Kota Solok diterima Wali Kota Dr. H. Ramadhani Kirana Putra dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK.
Penghargaan diberikan atas capaian indikator UHC, meliputi tingginya kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta yang stabil, serta dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan program.
Ramadhani Kirana Putra menyatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama perangkat daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
“Predikat Madya ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas cakupan JKN,” ujarnya. (rid/cr8)
Editor : Hendra Efison