PADANG, PADEK.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kota Payakumbuh mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 senilai Rp116,97 miliar untuk mendukung rehabilitasi, rekonstruksi, serta memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, saat mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Sumatera Barat di Padang, Selasa (21/7/2026).
Rida mengatakan tambahan TKD tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Pemerintah Kota Payakumbuh langsung menindaklanjutinya dengan mempercepat pelaksanaan seluruh program agar berjalan sesuai jadwal.
"Tambahan TKD ini telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2026 sejak 13 Mei 2026. Kami melibatkan 20 perangkat daerah agar seluruh tahapan pelaksanaan dapat bergerak secara bersamaan," ujar Rida.
Ia menjelaskan pemanfaatan anggaran mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ. Untuk daerah di Sumatera Barat yang tidak terdampak langsung bencana, dana tersebut diprioritaskan bagi program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penanaman pohon, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta bantuan bagi daerah terdampak bencana.
Menurut Rida, seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat telah memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Sejumlah kegiatan kini memasuki tahapan mini kompetisi dan reviu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Pengadaan Dipercepat, Kontrak Fisik Dimulai Agustus
Rida menyebut kontrak pekerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada pekan kedua hingga pekan keempat Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh program yang didanai melalui tambahan TKD dapat diselesaikan tepat waktu.
"Sejak penetapan anggaran, seluruh perangkat daerah langsung bergerak menyiapkan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan," katanya.
Ia optimistis percepatan realisasi anggaran akan memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar mempercepat penyerapan tambahan TKD di wilayah masing-masing. Dari total alokasi Rp2,617 triliun untuk Sumatera Barat, realisasi hingga 17 Juli 2026 baru mencapai 7,8 persen.
"Infrastruktur menjadi sektor dengan alokasi terbesar, namun realisasinya masih rendah. Karena itu seluruh pemerintah daerah perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan agar pemulihan pascabencana berjalan sesuai target," kata Mahyeldi.
Dorong Ketahanan Daerah dan Pelayanan Publik
Mahyeldi menambahkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.
Di akhir keterangannya, Rida menegaskan Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen menyelesaikan seluruh program yang didanai melalui tambahan TKD sesuai target waktu.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran sejalan dengan arah pembangunan Wali Kota Zulmaeta untuk memperkuat ketahanan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta mendorong pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh. (*)
Editor : Hendra Efison