PADEK.JAWAPOS.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Payakumbuh, dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sepakat menyiapkan pendanaan bersama untuk mempercepat pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Paliko.
Selain pendanaan bersama, ketiga pemerintah daerah juga akan mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS) untuk mendukung operasional layanan transportasi massal yang menghubungkan Payakumbuh dan Limapuluh Kota tersebut.
Kesepakatan itu dibahas dalam rapat koordinasi sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, serta penyusunan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/8/2026).
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda mengatakan Pemko Payakumbuh mendukung pengembangan Trans Paliko karena transportasi umum menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat.
“Transportasi umum merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga kami mendukung penuh inisiatif pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Rida.
Pendanaan Dibagi Sesuai Kemampuan Fiskal
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengatakan Pemprov Sumbar bersama Pemko Payakumbuh dan Pemkab Limapuluh Kota memiliki kesamaan pandangan untuk mempercepat pengembangan Trans Paliko.
“Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Adib.
Untuk mempercepat proses tersebut, ketiga pemerintah daerah akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal. Tim itu akan ditetapkan melalui surat keputusan dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing.
Dari sisi pembiayaan, beban pendanaan akan dibagi berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.
“Pembiayaan akan kita lakukan secara bersama antara pemerintah provinsi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga akan mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan melalui skema BTS maupun sumber pendanaan lainnya untuk mendukung keberlanjutan operasional Trans Paliko.
Apabila kebutuhan anggaran belum dapat dialokasikan dalam APBD berjalan, pemerintah daerah akan mengusulkannya dalam RAPBD sebagai program prioritas.
Pemprov Sumbar juga akan menyurati Pemko Payakumbuh dan Pemkab Limapuluh Kota untuk menyiapkan alokasi anggaran masing-masing.
Rute Trans Paliko Disiapkan agar Tidak Tumpang Tindih
Pemko Payakumbuh juga merencanakan pengadaan 13 unit kendaraan listrik untuk melayani angkutan perkotaan.
Rida mengatakan trayek kendaraan listrik tersebut perlu diintegrasikan dengan jaringan Trans Paliko agar kedua layanan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan pihaknya tengah menyusun Feasibility Study (FS) angkutan perkotaan dan menguji coba layanan angkutan gratis bagi pelajar.
Hasil kajian tersebut nantinya akan diselaraskan dengan rencana operasional Trans Paliko. Menurut Rajman, rute dan kapasitas layanan perlu disusun secara terukur agar tidak terjadi tumpang tindih dengan angkutan lokal maupun rencana trayek kendaraan listrik.
“Integrasi trayek Trans Paliko dengan rencana trayek kendaraan listrik perlu dibahas lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Rajman juga mengatakan perhitungan kapasitas angkut perlu dilakukan secara cermat. Jumlah penumpang dan kebutuhan armada akan menentukan efisiensi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta kebutuhan subsidi.
MoU Tiga Daerah Disiapkan
Ketiga pemerintah daerah selanjutnya akan menyusun draf MoU antara Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Payakumbuh, dan Bupati Limapuluh Kota sebagai dasar kerja sama pengembangan dan penyelenggaraan BRT Trans Paliko.
Kajian teknis akan dilakukan secara bertahap, meliputi kapasitas angkut, efisiensi BOK, integrasi rute, serta kemungkinan penambahan koridor di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.
Adib mengatakan pengembangan Trans Paliko harus diarahkan pada layanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kita ingin Trans Paliko menjadi transportasi massal yang terintegrasi, berkelanjutan, meringankan beban masyarakat, dan pada akhirnya menjadi ikon transportasi daerah,” katanya.(*)
Editor : Hendra Efison