PADEKJAWAPOS.COM— Lima bangunan di Kota Payakumbuh disegel tim gabungan Pemerintah Kota Payakumbuh setelah ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan perizinan dan tata ruang. Penertiban yang berlangsung di tiga kecamatan ini menjadi peringatan bagi pemilik bangunan agar memastikan legalitas dan ketentuan teknis sebelum mendirikan atau mengubah bangunan.
Penyegelan dilakukan pada Selasa (27/10/2026) terhadap satu rumah sewa di Kecamatan Payakumbuh Utara, satu rumah tinggal di Payakumbuh Barat, serta dua rumah tinggal dan satu toko di Payakumbuh Timur.
Operasi tersebut dipimpin Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Ivva Cienna.
Tim gabungan juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Aparat TNI dan Polri turut mengawal kegiatan.
Ivva menjelaskan, tindakan penyegelan dilakukan karena bangunan yang ditertibkan terindikasi tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Temuan yang disebutkan meliputi ketiadaan dokumen perizinan yang dipersyaratkan serta dugaan pelanggaran garis sempadan jalan.
“Penertiban ini kami lakukan untuk memastikan setiap bangunan berdiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat agar memperhatikan seluruh persyaratan sebelum membangun maupun melakukan perubahan terhadap bangunan,” ujar Ivva saat penertiban.
Pelanggaran garis sempadan jalan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam penataan ruang perkotaan.
Ketentuan ini berkaitan dengan batas pemanfaatan lahan terhadap jalan dan perlu dipenuhi agar pembangunan tidak mengabaikan aturan teknis yang berlaku.
Ivva mengatakan, kepatuhan terhadap tata ruang bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Menurut dia, aturan tersebut juga berperan dalam menjaga keselamatan penghuni, ketertiban lingkungan, dan keteraturan kawasan perkotaan.
Karena itu, warga yang berencana mendirikan bangunan baru atau melakukan renovasi diimbau memastikan persyaratan perizinan dan ketentuan teknis sebelum pekerjaan dimulai.
“Pemerintah tidak bermaksud menghambat masyarakat untuk membangun. Kami mendukung pembangunan selama dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan memenuhi persyaratan sejak awal, masyarakat dapat terhindar dari permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.
Ivva menyampaikan penertiban tersebut meneruskan pesan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengenai penegakan aturan tata ruang.
Pemerintah kota berharap tindakan ini mendorong masyarakat lebih patuh terhadap ketentuan pembangunan dan mencegah pelanggaran serupa.
Secara keseluruhan, penertiban lima bangunan itu berlangsung kondusif tanpa kendala berarti.
Pemko Payakumbuh berharap langkah tersebut memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi ketentuan sebelum mendirikan atau mengubah bangunan.(*)
Editor : Hendra Efison