PADEK.JAWAPOS.COM— Penataan Pasar Ibuh menjadi salah satu program yang tetap diprioritaskan Pemerintah Kota Payakumbuh di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) harus ditunda karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah pada 2027.
Pemko Payakumbuh mengalokasikan Rp34 miliar untuk penataan dan pembangunan Kawasan Pasar Ibuh dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Keputusan mempertahankan proyek tersebut menunjukkan arah prioritas belanja pemerintah kota yang lebih selektif. Pemko memilih menjaga program yang dinilai berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun harus menyesuaikan jadwal pembangunan sektor lainnya.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyampaikan kebijakan tersebut setelah penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026).
Menurut Zulmaeta, penyusunan anggaran tahun depan menghadapi tantangan cukup berat karena alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan proses yang tidak sederhana. Kita dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat, terutama dengan adanya penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya," ujarnya.
Pasar Ibuh Diprioritaskan, RSUD Menunggu Perencanaan
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemko Payakumbuh harus memilah program yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dan kegiatan yang perlu dijadwalkan ulang.
Penataan Pasar Ibuh tetap masuk prioritas karena kawasan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Revitalisasi diharapkan meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung sekaligus memperkuat daya saing perdagangan di Payakumbuh.
Sementara itu, pengembangan RSUD belum dapat dilaksanakan pada 2027. Zulmaeta menegaskan, penundaan tersebut bukan berarti pemerintah membatalkan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Pemerintah akan memanfaatkan waktu penundaan untuk mematangkan perencanaan teknis, dokumen pembangunan, tahapan pelaksanaan, serta skema pembiayaan. Dengan persiapan tersebut, proyek diharapkan dapat diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
"Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD," tegasnya.
Pemko Diminta Selektif Menggunakan Anggaran 2027
Selain mempertahankan program prioritas, Zulmaeta mengapresiasi sinergi DPRD selama pembahasan Ranperda APBD 2027. Persetujuan bersama tersebut selanjutnya memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah mempersiapkan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.
Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan tidak terlambat dimulai dan penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
Zulmaeta menegaskan, keterbatasan anggaran harus dijawab dengan perencanaan yang lebih terarah, pemilihan program berdasarkan kebutuhan, serta pelaksanaan yang efisien.
"Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata," pungkasnya.(*)