Instruksi tersebut disampaikan saat peninjauan langsung lokasi terdampak banjir sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat meningkatkan keamanan masyarakat sekitar bendungan.
Dody Hanggodo menyatakan percepatan normalisasi dilakukan dengan meningkatkan intensitas pekerjaan di lapangan, termasuk membuka kemungkinan kerja bergilir selama 24 jam.
“Normalisasinya kita percepat. Kalau memang diperlukan, penyedia jasa bisa bekerja dua atau tiga sif. Yang penting percepatan penyelesaian,” ujar Dody Hanggodo.
Selain penanganan teknis infrastruktur, Kementerian PUPR juga menekankan pemulihan ekonomi warga terdampak melalui pelibatan masyarakat dalam program padat karya.
“Sesuai arahan Presiden, masyarakat harus dilibatkan agar mata pencarian mereka tidak terhenti dan tetap memiliki penghasilan harian,” katanya.
Ia menegaskan, percepatan normalisasi diharapkan tidak hanya memulihkan fungsi bendungan, tetapi juga meminimalkan dampak sosial ekonomi akibat bencana.
Wali Kota Padang Fadly Amran yang mendampingi kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan pascabanjir.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Menteri PU. Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi agar proses pemulihan berjalan lancar dan masyarakat kembali merasa aman,” ujar Fadly Amran.
Ia menambahkan, Bendungan Koto Tuo memiliki peran vital dalam sistem pengairan dan pengendalian air di Kecamatan Koto Tangah.
Peninjauan lapangan ini turut dihadiri Bupati Tanahdatar Eka Putra, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Naryo Widodo, Penjabat Sekda Kota Padang Raju Minropa, serta jajaran terkait lainnya.(*)
Editor : Hendra Efison