Pertemuan tersebut dihadiri Pejabat Eselon I dan II Kementerian HAM, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumbar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumbar, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar.
Dalam sambutannya, Mahyeldi menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar untuk memperkuat pelaksanaan nilai-nilai HAM melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat.
Ia menyebut, prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” menjadi dasar kuat bagi masyarakat Minangkabau dalam menjunjung martabat kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Sumbar memiliki komitmen tinggi terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di daerah,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, kepedulian terhadap HAM tercermin dari capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan pelaporan Aksi HAM tahunan yang memperoleh nilai 85,3 pada 2024.
Untuk Aksi Bisnis dan HAM, Pemprov Sumbar meraih nilai 89,5 setelah membentuk Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM.
“Kami berharap capaian ini terus meningkat pada 2025 melalui program yang lebih kolaboratif antara pemerintah daerah dan dunia usaha,” tambahnya.
Mahyeldi juga menyoroti kondisi sosial Sumbar yang tetap kondusif saat aksi demonstrasi nasional berlangsung.
Ia menilai hal itu menunjukkan masyarakat memahami hak menyampaikan pendapat secara damai.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengapresiasi pendekatan budaya duduk basamo yang diterapkan di Sumbar dalam menyelesaikan persoalan sosial.
“Nilai kebersamaan ini bisa menjadi contoh nasional dalam membangun peradaban HAM yang menghormati keadilan dan kemanusiaan,” ujar Pigai.
Pigai menegaskan, ada tiga tugas utama pemerintah dalam bidang HAM, yaitu merevitalisasi regulasi HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga meminta jajaran Kementerian HAM di pusat dan daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk nyata penegakan hak asasi manusia di Indonesia.(*)
Editor : Hendra Efison