Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat ini mengusung tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.”
Kegiatan dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Sumbar, Sekda Provinsi Sumbar, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM RI, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, akademisi, pimpinan BUMN/BUMD, Kadin, PHRI, dan perguruan tinggi.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya sebatas angka statistik, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Sumatera Barat 2025–2029, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,3 persen pada 2029 dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta.
Untuk mencapainya, diperlukan investasi sebesar Rp80–120 triliun pada periode 2026–2029.
Rata-rata Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumbar dalam tiga tahun terakhir mencapai 6,7, yang menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi investasi.
Gubernur merumuskan lima langkah strategis, antara lain peningkatan kualitas investasi, reformasi regulasi dan perizinan, digitalisasi ekonomi, optimalisasi infrastruktur pelabuhan dan bandara, serta peningkatan kualitas SDM dan kewirausahaan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menetapkan tujuh arah pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, mencakup penguatan SDM, produktivitas pertanian, ekonomi nagari, investasi berkelanjutan, ekonomi hijau dan biru, konektivitas wilayah, serta pemanfaatan energi baru terbarukan.
Berdasarkan evaluasi 2022–2024, Kota Padang menyumbang 25,87 persen terhadap perekonomian Sumbar, disusul Kabupaten Agam (8,60 persen) dan Padangpariaman (8,24 persen).
Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan 21,76 persen, diikuti perdagangan 16,41 persen, sebagian besar digerakkan oleh UMKM.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Kuartini Deti Putri menyebut, Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Sarasehan Ekonomi Sumbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Juli 2025.
Dasar pelaksanaannya mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2024–2029 dan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Sumbar.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memetakan potensi investasi kabupaten/kota dan merumuskan rencana aksi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rakor Perekonomian Sumbar berlangsung selama empat hari, 20–23 Oktober 2025, dengan agenda diskusi dan pemaparan narasumber dari Kementerian Investasi, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, dan akademisi.(*)
Editor : Hendra Efison