Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, proses pembebasan lahan terus dipantau agar sesuai dengan ketentuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Untuk pembebasan lahan, Alhamdulillah kita awasi terus. Semua pihak mendukung, mulai dari masyarakat hingga pemerintah nagari,” ujar Mahyeldi di Sitinjau Lauik.
Ia menyebutkan, pihaknya juga telah berkoordinasi langsung dengan Wakil Menteri ATR/BPN untuk menyampaikan kondisi di lapangan. “Kita butuh bantuan ATR/BPN untuk percepatan perizinan lahan. Penuntasan perizinan ini memang sedikit terlambat dari target awal Oktober,” tambahnya.
Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga terus dilakukan.
“Kami berkoordinasi dengan BPN, tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah daerah. Diharapkan perizinan lahan segera tuntas agar tim PU bisa mengakses area pembangunan,” katanya.
Flyover Sitinjau Lauik memiliki total investasi Rp2,8 triliun dengan biaya operasional dan pemeliharaan Rp562 miliar. Proyek ini membutuhkan lahan seluas 18,7 hektare, termasuk 8,6 hektare kawasan hutan lindung.
Infrastruktur sepanjang 2,8 kilometer ini terdiri atas tiga jembatan dengan panjang masing-masing 152 meter, 120 meter, dan 100 meter.
Peninjauan ini turut dihadiri Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandy, Plt. Kadis BMCKTR Dedi Rinaldi, Kadis Perkimtan Ahdiarsyah, dan Kabiro ADPEM Ria Wijayanti.(*)
Editor : Hendra Efison