Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat peningkatan signifikan pada produksi telur ayam dan daging ayam ras dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Produksi kelapa sawit, kopi, dan tembakau juga mengalami kenaikan.
Sementara itu, sektor perdagangan menunjukkan tren positif dengan meningkatnya aktivitas perdagangan besar, eceran, dan daring.
Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya pasokan barang domestik maupun impor.
Sebaliknya, sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan.
Jumlah penumpang dan barang angkutan udara turun masing-masing 7,06% dan 0,94%, sedangkan angkutan darat juga tercatat menurun.
Demikian data yang mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Sugeng Arianto dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di ruang kerjanya, Kamis (6/11/2025).
Pertemuan membahas capaian kinerja ekonomi daerah pada triwulan III-2025 itu juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adib Alfikri, Plt Kepala Bappeda Yudha Prima, Kadis Perindag Novrial, dan lainnya.
Dalam diskusi, Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya memperkuat strategi ekspor dan memperluas relasi antarwilayah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi Sumbar.
Ia juga mendorong relokasi industri ke daerah potensial seperti Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Kalau bisa, industri kita jangan semuanya terpusat di Padang. Sebagian sebaiknya diarahkan ke daerah yang punya potensi bahan baku supaya rantai pasoknya lebih efisien,” ujar Mahyeldi.
Menanggapi hal itu, Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto menilai rencana relokasi industri perlu disiapkan dengan cermat.
Ia menyebut beberapa pabrik karet sebelumnya terpaksa tutup karena tingginya biaya logistik akibat jarak antara kebun dan pabrik.
Meski demikian, Sugeng menegaskan bahwa industri minyak sawit (CPO) di Sumbar masih memiliki daya saing kuat.
“Kami mendorong investor membangun industri di titik strategis, terutama di daerah perbatasan, agar arus barang tetap mengarah ke Sumbar,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan data ekonomi daerah.
BPS berkomitmen memperkuat koordinasi dan memberikan pelatihan bagi petugas data di perangkat daerah agar pencatatan lebih akurat dan sesuai standar.
“Validitas data sangat penting untuk mendukung arah kebijakan pembangunan daerah,” tutup Gubernur Mahyeldi. (*)
Editor : Hendra Efison