FGD dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri unsur Forkopimda, bupati dan wali kota secara daring, serta instansi pusat dan daerah terkait.
Mahyeldi menyampaikan bahwa kerusakan infrastruktur dasar dan keterbatasan air bersih menjadi keluhan utama masyarakat pascabencana di sejumlah wilayah Sumbar.
“Yang paling dirasakan masyarakat hari ini adalah infrastruktur dan air bersih. Ini yang harus kita percepat penanganannya,” ujar Mahyeldi.
Ia menekankan perlunya percepatan perbaikan jalan dan jembatan, pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan, serta penanganan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.
Gubernur juga meminta pengerukan sungai segera dilakukan karena sejumlah sungai mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul yang meningkatkan risiko banjir saat hujan berintensitas tinggi.
“Air bersih ini kebutuhan mendesak. Karena itu, penanganannya harus jelas, cepat, dan terkoordinasi,” katanya.
Dalam FGD tersebut, Mahyeldi meminta balai dan satuan kerja teknis menyampaikan rencana serta jadwal penanganan secara terbuka agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
Mahyeldi mengapresiasi tingginya kehadiran peserta meskipun undangan disampaikan dalam waktu singkat, sebagai bukti komitmen bersama mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Ini menunjukkan komitmen bersama untuk percepatan penanganan pascabencana di Sumatera Barat,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, FGD menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan mengonsolidasikan data serta kebutuhan lapangan agar R3P tersusun terarah, terukur, dan terkoordinasi.
Pada kesempatan yang sama, Mahyeldi mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan karena kondisi cuaca di Sumbar masih fluktuatif.
“Cuaca ini belum sepenuhnya stabil. Masyarakat perlu tetap siaga dan mengikuti informasi resmi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memantau peringatan dini serta memperkuat alur informasi hingga tingkat bawah.
FGD dihadiri perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman.(*)
Editor : Hendra Efison