Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Pessel, Rabu (12/11/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Darmansyah, didampingi para wakil ketua Hakimin, Dani Sopian, dan Ermizen, turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, staf ahli, asisten, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab.
RAPBD 2026 Disusun Sesuai Regulasi dan RPJMD
Risnaldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas saran dan masukan konstruktif terhadap rancangan APBD.
Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian penting dari proses politik anggaran yang sehat.
Ia menegaskan, penyusunan RAPBD berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan diselaraskan dengan RPJMD Pesisir Selatan 2025–2029.
“Kami berkomitmen merumuskan APBD yang benar-benar berpihak kepada masyarakat sesuai semangat otonomi daerah dan prinsip good governance,” ujar Risnaldi.
Prioritas Belanja Daerah dan Penguatan Fiskal
Belanja daerah diarahkan pada program berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Kegiatan yang dinilai kurang strategis akan direfocusing agar anggaran digunakan secara optimal dan efisien.
Pemkab juga memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), inovasi pajak dan retribusi, serta perbaikan tata kelola aset.
Langkah tersebut sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Kami ingin pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi juga melibatkan sektor swasta, BUMD, dan masyarakat,” ujarnya.
Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Dalam bidang pendidikan, Pemkab berkomitmen meningkatkan sarana prasarana sekolah sesuai kemampuan keuangan daerah.
Di sektor kesehatan, pelayanan masyarakat kurang mampu akan diperluas melalui tambahan kuota BPJS Kesehatan dan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan.
Untuk bidang infrastruktur, pembangunan jalan, drainase, dan akses ekonomi masyarakat akan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Pembangunan Daerah.
Dorong UMKM dan Pengawasan Program Sosial
Di sektor ekonomi, Pemkab memperkuat kemitraan dengan lembaga keuangan dan dunia usaha guna mendukung pembiayaan UMKM serta pelatihan wirausaha di tingkat nagari.
Selain itu, Pemkab bersama DPRD meningkatkan pengawasan terhadap program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu agar penyalurannya tepat sasaran.
Pendataan pajak daerah kini juga menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemungutan.
Lima Program Unggulan Daerah
Risnaldi menegaskan bahwa seluruh program pro-rakyat diintegrasikan dalam lima program unggulan daerah, yakni Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera.
Kelima program tersebut menjadi landasan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 dan diselaraskan dengan Renstra serta Renja OPD Tahun 2026.
“Dengan langkah-langkah strategis ini, kami optimistis RAPBD 2026 akan menjadi instrumen penting untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan,” tutup Risnaldi.(yon)
Editor : Hendra Efison