Hendrajoni menegaskan bahwa kelanjutan pembangunan merupakan langkah strategis untuk memperbaiki fasilitas perdagangan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia menyebut bahwa keberadaan pasar yang representatif menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga, terutama bagi pelaku usaha kecil.
Menurut Bupati, pembangunan lanjutan dijadwalkan dimulai pada Desember 2025 melalui skema multiyear.
Pemerintah menargetkan proyek tersebut selesai pada Mei 2026 agar para pedagang dapat kembali beraktivitas di pusat perdagangan yang lebih layak, setelah hampir tiga tahun beroperasi di pasar darurat.
“Pasar adalah urat nadi ekonomi rakyat. Karena itu, penyelesaiannya tidak hanya soal bangunan, tapi juga bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat,” ujar Hendrajoni.
Ia menjelaskan bahwa pasar yang tertata baik akan mendorong meningkatnya aktivitas jual beli, sehingga berdampak pada geliat ekonomi masyarakat Painan dan sekitarnya.
Menurutnya, kondisi pasar darurat selama ini telah membatasi potensi ekonomi pedagang dan memperlambat pemulihan aktivitas perdagangan lokal.
Nilai kontrak pembangunan lanjutan Pasar Inpres Painan mencapai Rp21 miliar, bersumber dari APBN 2025–2026. Anggaran tersebut difokuskan untuk menghadirkan sarana perdagangan yang lebih modern dan sesuai kebutuhan pedagang, termasuk fasilitas pendukung yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan bertransaksi.
Bupati berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan.
Menurutnya, semakin cepat fasilitas itu rampung, semakin cepat pula roda ekonomi masyarakat kembali bergerak.
Dalam kunjungan tersebut, Hendrajoni juga menyampaikan keprihatinannya melihat kondisi lahan pasar yang terbengkalai dan menilai situasi tersebut harus ditangani segera agar pelaksanaan konstruksi dapat dimulai sesuai jadwal.
Sementara itu, pelaksana proyek dari PT Bukit Zaitun, Guswendri, menyampaikan bahwa tahapan awal pekerjaan akan difokuskan pada pembersihan area.
Ia menyebut kondisi lokasi yang lama tidak terurus membutuhkan penanganan awal secara intensif.
“Langkah pertama adalah pembersihan total kawasan agar tahapan konstruksi bisa berjalan teratur dan sesuai rencana,” kata Guswendri.
Ia berharap dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dapat memperkuat kelancaran pekerjaan serta memastikan proyek berjalan transparan dan bermutu.(*)
Editor : Heri Sugiarto